Breaking News
Hadiri Peresmian Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lembaga Cegah TPPO-PMI Ilegal Kodim 0817/Gresik Antar Ratusan Kader Ansor dan Banser ke Surabaya untuk Ikuti Apel Akbar Mendagri Tekankan Bupati dan Wali Kota Berperan Penting dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih* Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diketahui, saat ini pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit. Hal itu disampaikan Mendagri kepada awak media usai acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin (14/4/2025). “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peran bupati menjadi penting,” jelasnya. Mendagri menegaskan, bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi. Pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang dapat menjadi acuan Pemda dalam memanfaatkan BTT untuk mendukung pembentukan koperasi. “Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya tidak ragu-ragu [menggunakan BTT],” ujar Mendagri. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Dirinya meminta kepala desa agar segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dia menegaskan, pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. “Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang,” jelasnya. Sebagai informasi, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang merupakan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, dalam rapat itu hadir di antaranya Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta pejabat terkait lainnya. Forum itu juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah. Puspen Kemendagri Sosialisasi Sekolah Unggul Garuda, Sekjen Kemendagri Ajak Pemda Aktif Usulkan Lokasi Pembangunan Wamendagri Bima Dorong Provinsi Sulteng Sinergi dan Akselerasi Sukseskan Program Swasembada Pangan
banner 728x90

Polda Jatim Cek Ranmor Dinas Polres Madiun Kota, Pastikan Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024

1002677577
banner 120x600

WMC|| KOTA MADIUN- Dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Tim Logistik Polda Jatim didampingi Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto melakukan pengecekan kondisi dan kelengkapan kendaraan dinas di halaman Mako Polres Madiun Kota pada Rabu (23/10/2024).

1002677579
Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Polres Madiun Kota, meliputi pengecekan Roda Empat Dinas (R4) dan Roda Dua (R2) Dinas.

Kabagpal Rolog Polda Jatim, AKBP Muhammad Ervan mengatakan, pengecekan ranmor dinas ini untuk memastikan kesiapan dalam pengamanan tahapan Pilkada 2024.

“Pengecekan ini sebagai langkah antisipasi untuk memastikan seluruh perlengkapan dan kendaraan siap digunakan kapan saja, terutama dalam mengamankan tahapan Pilkada 2024,” ujar AKBP Muhammad Ervan.

Ia menekankan pentingnya kesiapan personel dan perlengkapan dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama Pilkada.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh personel dan sarana pendukungnya siap menghadapi segala situasi dan kondisi,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto menjelaskan bahwa kegiatan pengecekan Ranmor R2 dan R4 ini dalam rangka menghadapi Ops Mantap Praja Semeru 2024.
1002677575
“Kami berharap untuk setiap kendaraan dijaga kondisinya karena kendaraan tersebut menunjang kegiatan kita dalam Operasi Mantap Praja Semeru 2024,” terang AKBP Agus Dwi Suryanto.

Ia berharap pengecekan ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personel Polres dan Polsek jajaran dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan selama Pilkada.

“Semoga seluruh kendaraan dinas dapat beroperasi dengan optimal dan mendukung kelancaran pengamanan Pilkada, sehingga rangkaian Pilkada dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutupnya. (red/gat)