Breaking News: Besar-besaran  Buruh Demo 28 Agustus di Jakarta, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Jakarta wartamerdeka.com,”Aksi ribuan buruh akan menggelar  unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, (28/8/2025). Di Jakarta, massa akan dipusatkan di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI.
‎
‎Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin terkait hal ini mengatakan, skenario rekayasa arus lalu lintas (lalin) sudah disiapkan, namun pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.
‎
‎Komarudin mengatakan,”Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama, jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum ya, diatur oleh undang-undang,” saat dihubungi, pada Rabu (27/8/2025).
‎
‎Rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal. Namun jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus,”kata Komarudin.
‎
‎Komarudin mengayakan,”Kalau pun jumlah massa nya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan. Jadi sifatnya situasional.
‎
‎Komarudin mengatakan,”Sejauh ini belum ada ruas jalan yang ditutup. Dia menekankan masih melihat dinamika di lapangan.
‎
‎Ia mengatakan,”Kalau memang massanya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi aktivitas tetap berjalan, masyarakat, semua tetap kita jalankan.
‎
‎Namun kalau jumlahnya besar sehingga memang mengharuskan terpakainya fasilitas jalan atau untuk keperluan jalan, maka kami akan lakukan pengalihan,” pungkasnya.
‎
‎Komarudin mengingatkan massa aksi untuk tidak masuk jalan tol. Pasalnya, kejadian sebelumnya sempat bikin kemacetan panjang dan membahayakan pengendara lain.
‎
‎Komarudin menegaskan,”Kami tentunya sangat menyayangkan ya kalau sampai massa aksi itu masuk jalan tol, apalagi sampai mengganggu aktivitas jalan ya, ini yg tentu sangat sangat disayangkan “Kalau sampai massa masuk tol, itu sangat disayangkan. Itu sudah ranah penegakan hukum.
‎
‎Ia mengatakan,”polisi terpaksa mengevakuasi kendaraan yang terjebak di tol. Arus kendaraan dikeluarkan lewat exit depan Polda, Tegal Parang, dan Slipi.
‎
‎Ia menegaskan,“Nah kalau pun itu terjadi, ini tentu sudah menjadi ranah penegakan hukum, massa yang nekat masuk ke tol tentu akan kita lakukan penegakan hukum, namun ini juga terpaksa kita harus mengalihkan seperti kemarin, kejadian kemarin, kami harus mengeluarkan yang di dalam tol itu untuk menjaga jangan sampai terjebak di tengah konflik, kami keluarkan di exit tol depan Polda dan di Exit tol Tegal Parang.
‎
‎Kemudian yang dari arah barat, kami keluarkan kemarin di Slipi,” tambahnya.
‎
‎Diminta Tertib
‎
‎Komarudin mewanti-wanti massa untuk berujuk rasa dengan tertib dan damai, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.
‎
‎Komarudin mengatakan “Jadi silakan saja menyampaikan pendapat, itu sah-sah saja, namun tentu kita berharap jangan sampai terganggu aktifitas aktifitas lain, karena masyarakat lain juga butuh ruang untuk melakukan aktifitas nya, ada yang pulang, ada aktifitas lain dan sebagainya, nah ini yang harus kita perhatikan.
‎
‎Pada Sebelumnya:
‎
‎Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarkat hingga pelajar di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin 25 Agustus kemarin berakhir ricuh.
‎
‎Pada Kamis 28 Agustus 2025, DPR RI akan didatangi massa yang jumlahnya akan jauh lebih besar, yakni dari kalangan Buruh. Ribuan buruh diperkirakan akan turun ke jalan menyampaikan sejumlah tuntutan.
‎
‎”28 Agustus 2025, Aksi Damai serentak di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, Gedung DPR RI,” tulis postingan Partai Buruh dikutip Selasa (26/8/2025).
‎
‎Dalam postingan di Instagram @partaiburuh_, ada sejumlah tuntutan yang akan mereka sampaikan di Senayan atau dekat Istana Kepresidenan Jakarta.
‎
‎Berikut enam poin tuntutan massa dari Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh :
‎
‎1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
‎
‎2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
‎
‎3.Reformasi Pajak Perburuhan : Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
‎
‎4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
‎
‎5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
‎
‎6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.
‎
‎Sebelumnya Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan tidak ada aksi yang dilakukan kalangan buruh pada Senin 25 Agustus, baik di depan gedung DPR maupun di lokasi lain.
‎
‎Penegaskan itu disampaikan Said Iqbal, menyusul adanya seruan demo di DPR melalui media sosial, Senin, 25 Agustus 2025.
‎
‎”Hari ini, 25 Agustus 2025, Partai Buruh dan KSPI serta Koalisi Serikat Pekerja atau KSP-PB, menyatakan tidak ada aksi pada hari ini di mana pun termasuk aksi di DPR maupun di seluruh Indonesia. Sekali lagi, Partai Buruh dan KSPI menyatakan tidak ikut aksi pada hari ini, 25 Agustus 2025,” kata Said dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
‎
‎Said mengatakan aksi oleh Partai Buruh dan KSPI serta Koalisi Serikat Pekerja atau KSP-PB akan dilaksanakan pada Kamis, 28 Agustus 2025.
‎
‎Ia berujar aksi akan dilakukan secara serempak oleh ribuan buruh di 38 provinsi.
‎
‎”Untuk aksi di DPR pada tanggal 28 Agustus dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek. Sedangkan di luar Jabodetabek, aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur,” kata Said.
‎