WMC || Surabaya,- Dalam menghadapi potensi meningkatnya ancaman bencana alam di berbagai wilayah Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Apel Mapolda Jawa Timur, Rabu (5/11). Apel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BPBD, Basarnas, dan instansi terkait lainnya dalam membangun kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat.
Kegiatan apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto ini diikuti oleh jajaran pimpinan utama Polda Jatim, termasuk Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol. Roy H. M. Sihombing, S.I.K., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur. Kehadiran para pejabat lintas instansi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kesiapan dan solidaritas nasional menghadapi bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam seperti kebakaran hutan, krisis lingkungan, dan bencana sosial.
Apel kesiapsiagaan ini diselenggarakan untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana tanggap darurat agar dapat dikerahkan secara cepat dan efektif saat dibutuhkan. Pemeriksaan pasukan dan pengecekan peralatan menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, mencakup kendaraan taktis, perlengkapan evakuasi, logistik bencana, dan sistem komunikasi darurat. Seluruh elemen diperiksa secara rinci guna memastikan kesiapan operasional dalam situasi krisis
> “Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya bersama menjaga keselamatan masyarakat. Melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa, kami berkomitmen untuk membangun sistem penanganan bencana yang responsif, efektif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan,” ujar Kombes Pol. Roy H. M. Sihombing di sela kegiatan apel.
Dalam arahannya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto menekankan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Dengan kondisi geografis yang kompleks—meliputi daerah rawan banjir, gunung berapi aktif, dan kawasan pesisir—dibutuhkan kesigapan yang berkesinambungan dari seluruh elemen pemerintah dan aparat keamanan.
> “Bencana tidak dapat diprediksi, karena itu kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Setiap personel dan instansi harus siap bergerak terpadu dengan semangat kemanusiaan dan profesionalitas, mengutamakan keselamatan masyarakat di atas segalanya,” tegas Kapolda dalam arahannya.
Apel ini juga menjadi ajang penguatan koordinasi lintas lembaga dalam hal mitigasi dan penanggulangan bencana, sekaligus wadah untuk menyelaraskan kebijakan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Polda Jatim berupaya menjadikan apel kesiapsiagaan sebagai pondasi sinergi nasional menuju tata kelola penanganan bencana yang lebih terencana dan berorientasi pada hasil nyata.
Lebih lanjut, Kombes Pol. Roy H. M. Sihombing menjelaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Jatim turut mengambil peran penting dalam aspek pendampingan hukum dan pengawasan distribusi bantuan selama proses penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan kemanusiaan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
> “Kami memastikan bahwa setiap bentuk bantuan dan kegiatan penanganan bencana dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Penegakan hukum akan berjalan berdampingan dengan upaya kemanusiaan, sehingga masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan terbaik dari negara,” ujarnya.
Apel ini sekaligus menjadi bentuk implementasi nyata dari visi “Polri Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang terus dikembangkan dalam tubuh kepolisian. Melalui pendekatan prediktif, Polda Jatim berupaya memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap potensi bencana, meningkatkan tanggung jawab lintas sektor, serta memperluas keterbukaan informasi publik sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat.
Selain fokus pada kesiapan teknis, apel ini juga menggugah semangat seluruh peserta untuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Kesiapan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga keselamatan bersama.
Dengan dilaksanakannya Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana ini, diharapkan seluruh unsur—baik aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun masyarakat—dapat semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan bencana di masa depan. Semangat soliditas, kedisiplinan, dan respons cepat yang diusung dalam apel ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi yang tangguh, siaga, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.(Gat)
