WMC|| Surabaya – Sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha, dan warga Surabaya menyerukan agar Kota Pahlawan tetap dijaga sebagai ruang hidup yang inklusif dan bebas dari politik identitas. Mereka menilai penggunaan isu kesukuan dan identitas kelompok dalam merespons persoalan kota berpotensi mengancam persatuan serta merusak harmoni sosial yang selama ini terjaga.
Seruan tersebut mengemuka dalam diskusi publik warga lintas elemen yang digelar di kawasan Ngagel Timur, Surabaya, Selasa (6/1/2026).
Forum ini menjadi wadah penyampaian kegelisahan masyarakat atas maraknya narasi identitas yang dinilai tidak relevan dengan upaya penegakan hukum dan ketertiban umum.
Tokoh masyarakat Surabaya, Heru Satrio, menegaskan bahwa Surabaya sejak lama dikenal sebagai kota terbuka yang dibangun oleh keberagaman. Menurutnya, membawa politik identitas ke ruang publik justru bertentangan dengan karakter Surabaya sebagai rumah bersama.

“Surabaya ini miniatur Indonesia. Semua hidup berdampingan tanpa melihat suku atau asal-usul. Politik identitas hanya akan memecah persatuan dan harus dihentikan,” tegas Heru.
Ia menilai persoalan keamanan dan ketertiban seharusnya diselesaikan melalui penegakan hukum yang adil dan tegas, bukan dengan pendekatan berbasis identitas kelompok. Heru juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan publik.
Pandangan serupa disampaikan Purnama, pimpinan Pasukan Hitam Jagabaya. Ia menyebut Surabaya tidak pernah memiliki persoalan kesukuan, namun justru terancam oleh pembiaran terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum.
“Masalah Surabaya bukan suku, tapi ketidakadilan dan premanisme. Jangan sampai isu identitas dijadikan tameng untuk menutupi persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.
Dari kalangan dunia usaha, Dr. David menekankan pentingnya stabilitas sosial bagi iklim investasi. Ia mengingatkan bahwa kegaduhan akibat politik identitas dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.
“Investor butuh kepastian dan rasa aman. Kalau kota gaduh karena isu identitas, dampaknya langsung ke ekonomi,” kata David.
Sementara itu, Rudi, perwakilan arek Surabaya, menyampaikan harapan generasi muda agar kota tetap menjadi ruang yang aman dan setara bagi semua warga.
“Kami ingin Surabaya tetap rukun. Perbedaan itu kekuatan, bukan alasan untuk saling mencurigai,” ujarnya.
Para peserta diskusi sepakat mendesak seluruh pihak, termasuk Pemkot Surabaya, untuk menjaga narasi publik tetap inklusif dan menghindari politik identitas.
Mereka menegaskan bahwa persatuan dan toleransi adalah modal utama Surabaya dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan pembangunan kota.
gat








