JAKARTA – BELA RAKYAT – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan kerugian masyarakat melalui perampasan aset semakin mendekati kenyataan. Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Selanjutnya, RUU tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada 19 November 2026.
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, yang terlibat sebagai anggota Panitia Kerja (Panja), menyambut perkembangan tersebut dengan rasa syukur. Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu regulasi penting yang telah lama dinantikan masyarakat karena menyangkut upaya negara mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
“Saya merasa bersyukur sering dilibatkan dalam RUU yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk kali ini menjadi anggota Panja dalam RUU Perampasan Aset,” kata Nyoman Parta dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan perampasan aset yang dapat dilakukan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, dengan mekanisme dan persyaratan hukum yang telah ditentukan.
Menurutnya, cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak hanya terbatas pada korupsi. RUU ini juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Nyoman Parta memberikan perhatian khusus terhadap korban investasi bodong dan berbagai penipuan berskala besar. Selama ini, masyarakat sering kali berada dalam posisi sulit ketika pelaku tidak mudah dijangkau aparat penegak hukum, sementara harta yang menjadi hak korban tidak kunjung kembali.
“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban dari investasi bodong, pelakunya susah disentuh dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” jelasnya.
Ia menilai, pengaturan perampasan aset menjadi penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menyentuh hasil kejahatan yang dinikmati pelaku. Negara harus memiliki instrumen yang memadai untuk mengamankan aset dan mengupayakan pemulihan kerugian.
RUU tersebut juga mengatur berbagai kategori aset yang dapat dirampas negara. Di antaranya aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai sarana kejahatan, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset lain milik pelaku yang sah untuk memenuhi pembayaran kerugian sesuai ketentuan.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset dalam kondisi tertentu ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan secara normal. Misalnya, apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam keadaan tersebut, perampasan aset tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Nyoman Parta juga menyoroti pentingnya pembentukan Badan Pengelola Aset. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat mengatasi persoalan pengelolaan barang sitaan yang selama ini rentan mengalami penurunan nilai, berkurang jumlahnya, bahkan menghadapi kendala pemeliharaan.
Badan tersebut nantinya memiliki tugas mengamankan, memelihara, menilai, dan menjual aset hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan yang profesional, nilai aset diharapkan tetap terjaga sehingga dapat mendukung upaya pengembalian kerugian negara maupun pemulihan hak korban.
Selain itu, RUU Perampasan Aset juga memuat ketentuan mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut.
Bagi Nyoman Parta, perjalanan panjang pembahasan RUU ini tidak terlepas dari perhatian dan dorongan masyarakat. Berbagai kritik, masukan, serta tuntutan dari publik menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya regulasi yang diharapkan mampu menjawab persoalan pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembahasan hingga RUU tersebut berhasil mencapai keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR RI.
“Setelah menunggu sekian lama, RUU ini sudah sampai dalam pengambilan keputusan tahap I di Komisi III. Besok akan dibawa dalam paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk semua dukungannya, terima kasih,” ungkapnya.
Nyoman Parta berharap, apabila telah disahkan menjadi undang-undang, regulasi ini dapat menjadi landasan yang efektif untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari kejahatan, dan memberikan kepastian pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan.
Baginya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana harus diukur bukan hanya dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan hasil kejahatan tidak lagi dikuasai pelaku dan hak-hak masyarakat yang menjadi korban mendapatkan perhatian.








