KAMPAR, Wartamerdeka.com – Kebijakan kenaikan pajak daerah di Kabupaten Kampar terus menuai kecaman luas dan memantik seruan perlawanan terbuka dari elemen masyarakat. Tokoh pemuda Kampar, Afrizal Nasution, secara tegas menuding Bupati Kampar dan DPRD sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang dinilainya menindas dan menyengsarakan rakyat.
Afrizal menilai lonjakan pajak tersebut merupakan bukti nyata kegagalan kepemimpinan daerah serta lumpuhnya fungsi pengawasan DPRD sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan, kebijakan itu bukan lahir dari kepentingan publik, melainkan hasil kompromi elit politik yang jauh dari realitas ekonomi masyarakat Kampar.
“Kenaikan pajak ini bukan kesalahan teknis atau administrasi. Ini murni keputusan politik Bupati dan DPRD Kampar. Ketika rakyat hari ini menjerit, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang duduk di kursi kekuasaan,” tegas Afrizal kepada media, Jumat (10/1/2026).
Ia menolak keras upaya DPRD Kampar yang dinilai kerap berlindung di balik dalih aturan dan regulasi. Menurutnya, seluruh kebijakan pajak dan pengesahan anggaran merupakan kewenangan bersama eksekutif dan legislatif.
“Bupati mengajukan, DPRD mengetok palu. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kursi jabatan itu dibayar mahal dengan penderitaan rakyat hari ini,” ujarnya keras.
Afrizal menggambarkan, di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, masyarakat Kampar dipaksa bekerja tanpa mengenal waktu hanya untuk membayar pajak dan bertahan hidup. Ironisnya, para pejabat daerah justru tetap menikmati gaji, tunjangan, dan fasilitas negara, tanpa merasakan dampak kebijakan yang mereka tetapkan sendiri.
“Ini ironi yang kejam. Rakyat diperas lewat pajak, pejabat hidup nyaman dari APBD. Kalau ini bukan penindasan struktural, lalu apa namanya?” sindirnya.
Lebih jauh, Afrizal secara terbuka mengajak masyarakat Kampar untuk bangkit dan turun ke jalan menuntut keadilan. Ia menyerukan keterlibatan mahasiswa, buruh, petani, hingga pedagang kecil untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap sewenang-wenang tersebut.
“Saya mengajak masyarakat Kampar turun ke jalan secara damai, mendatangi dan menduduki Gedung DPRD Kampar serta Kantor Bupati. Itu rumah rakyat, dan rakyat berhak menagih pertanggungjawaban,” serunya.
Menurut Afrizal, aksi massa merupakan hak konstitusional ketika jalur aspirasi formal tidak lagi didengar oleh penguasa. Ia menegaskan, gerakan ini bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan sebagai upaya menyelamatkan Kampar dari kebijakan yang salah arah.
“Jika Bupati dan DPRD masih memiliki nurani, dengarkan suara rakyat. Jika tidak, maka jalanan akan menjadi ruang demokrasi terakhir,” katanya.
Afrizal juga menuntut DPRD Kampar segera menggelar rapat terbuka untuk publik, sekaligus membuka secara transparan penggunaan hasil pajak daerah yang mengalami kenaikan signifikan.
“Jika tuntutan ini terus diabaikan, jangan salahkan rakyat apabila kepercayaan publik runtuh total. Jabatan adalah amanat, bukan alat untuk menindas. Dan rakyat berhak melawan secara bermartabat,” pungkas Afrizal Nasution.
Editor: AN
