Jakarta|wartamerdeka.com – Langkah-Langkah Tindak Lanjut Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 di Lingkungan Kemendagri menjadi pembahasan dalam gelaran rapat yang diselenggarakan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama lantai 3, Gedung Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Senin (24/6/2024). Tujuan kegiatan ini untuk menunjukkan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han) menyampaikan “Format Reformasi Birokrasi kita sudah berubah tidak lagi menggunakan format yang lama, tapi sekarang sudah ada dikotomi RB general dan RB tematik yang sesuai dengan capaian atau kepentingan nasional yang akan dicapai terutama prioritas seperti pemberantasan kemiskinan, penanganan stunting, realisasi investasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Semua arah gerak
kebijakan, program dan kegiatan dari unit kerja harus satu tarikan napas sesuai dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi,” ungkap Rizza.
Dalam acara ini turut hadir Ketua Tim Pendampingan Itjen Kemendagri, Nurfajar Aries Diana Devi, SH, MM yang menyatakan bahwa acara ini menggambarkan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Mereka sepenuhnya mendukung upaya-upaya untuk memperkuat Zona Integritas (ZI).
“Jadi untuk ZI dari komponan Ditjen Bina Adwil sudah mumpuni, sudah bagus, jangan sampai RB karena suatu hal rencana aksi tidak ada jadi stagnan, jadi mohon kerjasamanya. Dan segera berkoordinasi dengan masing-masing direktorat dan perencanaan supaya rencana aksi 2024 bisa terlaksana,” ujar Devi.
Program/kegiatan RB Tematik Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk tahun 2024 mencakup beberapa area utama, yakni percepatan investasi melalui pelayanan perizinan, penegasan batas daerah, pembinaan dan pengawasan Trantibumlinmas, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan konsep Smart City, pengentasan kemiskinan melalui penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, serta percepatan investasi melalui kerja sama daerah.
Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Ditjen Bina Adwil melibatkan strategi pembangunan yang mencakup inisiatif dan terobosan dalam rencana aksi terkait, pencapaian atas rencana aksi, penyelenggaraan program/kegiatan untuk mencapai indikator dampak RB tematik, komitmen penyelenggara program/kegiatan RB tematik, serta kuantitas dan kualitas SDM penyelenggara RB.
Perlu strategi terobosan dan rencana yang matang dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung terselenggaranya Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Bina Adwil.
“Secara kolaboratif, antar unit kerja lingkup Ditjen Bina Adwil, segera melakukan penyesuaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, diaktualisasikan dalam program kegiatan paralel dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Direktorat yang secara agregat menopang akselerasi reformasi birokrasi lingkup Ditjen Bina Adwil Kemendagri” tutup Rizza.
(Wmc/Budi – Editor : Manwen)
