ROKAN HULU, RIAU, Wartamerdeka.com – Desakan keras agar Bupati Rokan Hulu segera mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mengemuka di ruang publik. Dugaan penyalahgunaan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) kepala desa se-Kabupaten Rokan Hulu menjadi sorotan tajam, menyusul pernyataan tegas dari salah satu putra daerah, Romi.
Romi menilai, polemik penyelenggaraan Bimtek tersebut bukan lagi isu biasa, melainkan dugaan serius penyalahgunaan wewenang yang harus dibuka secara terang-benderang. Ia meminta Bupati Rokan Hulu segera mengambil sikap tegas terhadap Plt Kadis DPMPD yang disebut-sebut terlibat.
“Periksa dan copot pelakunya yang terlibat dalam penyelenggaraannya, telusuri sampai dari mana sumber dananya. Semua harus terbuka ke publik,” tegas Romi.
Sorotan pada Sumber Dana dan Dugaan Keterlibatan Oknum
Isu semakin menguat setelah beredar informasi bahwa anggaran kegiatan Bimtek tersebut diduga bersumber dari dana yang berkaitan dengan desa, bahkan disebut-sebut menyerempet pada penggunaan dana BUMDes. Jika benar, menurut Romi, hal itu berpotensi melanggar regulasi pengelolaan keuangan desa.
Ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum wartawan yang disebut menerima aliran dana. Romi mendesak agar siapa pun yang terlibat mengembalikan dana tersebut bila terbukti berasal dari uang rakyat.
“Kalau memang benar uang yang digunakan berasal dari BUMDes, ini pelanggaran berat terhadap aturan pengelolaan keuangan desa. Kejaksaan Tinggi Riau harus berani mengambil langkah hukum, bukan sekadar menunggu laporan,” ujarnya.
Bupati dan Inspektorat Diminta Turun Tangan
Romi juga meminta Bupati Rokan Hulu memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan Bimtek yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
Menurutnya, pengawasan internal tidak boleh hanya formalitas. Jika ditemukan pelanggaran, pejabat yang terlibat harus dicopot dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Bupati harus berani bersikap. Kalau benar ada pelanggaran, pejabat yang terlibat harus dicopot dan diproses hukum. Jangan biarkan uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan segelintir orang,” katanya.
Ancaman Aksi dan Pengawalan Kasus
Sebagai bagian dari Aliansi Pemuda Pelopor Kemajuan, Romi menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia bahkan membuka kemungkinan turun ke jalan apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Kalau DPMPD masih berani bermain dengan dana desa, kami tidak akan segan turun ke jalan dan membuka semua data yang kami miliki. Ini tanggung jawab moral kami sebagai anak daerah,” tegasnya.
Romi mengingatkan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan. Setiap rupiah anggaran desa harus dipastikan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang diduga hanya bersifat seremonial tanpa transparansi jelas.
“Kegiatan Bimtek boleh saja dilakukan, tapi harus jelas tujuannya dan transparan dananya. Jangan dijadikan modus untuk menghabiskan uang desa. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan yang berkembang. Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel.(Tim)
