JAKARTA, WARTAmerdeka.com – Said Iqbal Presiden Partai Buruh, merespons Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Buruh akan berdemo di depan Istana Negara,pada 6 Juni 2024.
Iqbal mengatakan,”KSPI dan Partai buruh akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada Kamis tanggal 6 Juni di Istana Negara, Jakarta,” tuturnya, Minggu (2/6/2024).
Partai buruh juga menuntut agar dicabutnya sejumlah program pemerintah seperti program kamar rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan dan uang kuliah tunggal (UKT).
Iqbal juga mengatakan,“Mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah,”lanjutnya.
Bukan hanya itu,uruh juga akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Iqbal mengatakan,“Selain aksi pada hari Kamis, Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK)dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” tuturnya.
Di ketahui ,Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aturan soal Tapera sudah diperhitungkan dengan matang.
Jokowi mengatakan,”Semuanya dihitung biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta,pada Senin (27/5/2024).
Presiden Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons ramai dari masyarakat. Tapi,setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Dulu waktu BPJS, di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.
