WMC|| SURABAYA – Direktur utama PT Jatim Grha Utama (BUMD Jatim), Mirza Muttaqien akhirnya resmi melantik Firman sebagai Direktur Keuangan PT JGU dan Edy Zulham Rivelino atau akrab dipanggil Reno sebagai Direktur Eksekutif PT Jatim Prasarana Utama (JPU) yang merupakan anak perusahaan PT JGU.
Agus Subagyo, Ketua LSM BARAK (Barisan Rakyat Anti Korupsi) yang berkantor di Ngagel Timur Surabaya bereaksi keras atas pelantikan Reno kembali sebagai Direktur PT Jatim Prasarana Utama.
Dalam pernyataannya, Agus menyatakan bahwa pelantikan Reno sebagai direktur PT JPU akan memancing sumber masalah baru di dalam internal PT JPU itu sendiri.
Agus menambahkan bahwa Reno diduga menjadi aktor utama dalam permasalahan kekacauan tata kelola keuangan di PT JPU di mana saat ini ditengarai Kas PT JPU sedang kosong.
Minimnya Kas PT JPU ini dikarenakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait hutang piutang yang mendapatkan rekomendasi dari Direktur PT JPU saat itu, Reno, hampir semuanya bermasalah dan tidak mendapatkan titik temu solusi yang bertanggung jawab.
Banyak sekali perjanjian penyertaan modal dari Kas PT JPu atas pekerjaan proyek dari pihak ketiga yang akhirnya mandeg dan menjadi kredit macet. Hal ini diperparah dengan sikap cuci tangan dan lepas tanggung jawab dari Reno sebagai direktur PT JPU.
LSM Barak secepatnya,setelah pelantikan Reno kembali sebagai direktur PT JPU,akan melaporkan dugaan kasus korupsi pada pengelolaan Kas PT JPU kepada Gubernur Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Inspektorat Jawa Timur sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
“Bayangkan mas, uang negara puluhan Milyard di PT JPU dibiarkan menguap begitu saja tanpa ada solusi jelas dan Reno merupakan aktor dan sutradara dibalik permasalahan dugaan korupsi PT JPU yang akhirnya menguntungkan pihak ketiga atau korporasi yang sangat jelas tidak ada kaitannya dengan Pemprov Jatim dan ini sengaja dibiarkan oleh Reno,”jelas Agus.
Selain akan melaporkan kepada aparat penegak hukum Kejati Jatim, Agus juga berencana berkirim surat kepada BPKP Jatim untuk meminta adanya audit internal yang sifatnya independent terkait pengelolaan Kas PT Jatim Prasarana Utama.
Dengan nada tegas dan terukur,Agus Ketua LSM Barak meminta dukungan insan media pers dan masyarakat Jawa Timur serta beberapa dukungan lembaga lainnya untuk bersama sama melaporkan dugaan mega korupsi PT Jatim Prasarana Utama yang merupakan anak perusahaan PT Jatim Grha Utama, BUMD Jatim.
Agus juga mempersiapkan adanya aksi demo di kantor PT JPU yang dulunya berkantor di Puncak Permai dan karena tidak mampu bayar listrik akhirnya sekarang nunut kantor di PT JGU jalan Musi Surabaya.
“Masyarakat Jawa Timur harus tau bagaimana dugaan mega korupsi yang APBD yang dikelola PT JPU ini dan sengaja dibiarkan oleh mereka, ini akan kita ungkap pasca adanya hasil audit resmi dari BPK dan atau BPKP Jatim,” jelas Agus.
Agus menambahkan bahwa aksi demo besar yang melibatkan dukungan dari Lembaga/LSM pendukung lainnya akan dilakukan apabila laporan ke Kejaksaan Tinggi Jatim dan Gubernur Jawa Timur ini tidak mendapatkan respon positif. (red/gat)
