WMC|| Surabaya-Heru MAKI : sudah saatnya yang namanya monopoli harus hengkang dari Bumi Mojopahit Jawa Timur
Berkenaan dengan mengemukanya kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur bertajuk Pameran Pelayanan Publik yang menelan anggaran 2,9 Milyard dari DIPA Biro Organisasi Jatim itu sendiri,MAKI Jatim mulai mempersiapkan langkah pencegahan dugaan Kprupsi dan KKNnya.
Selain melaporkan dugaan korupsi anggaran pelaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur kepada APH dan KPPU Jatim senin esok,MAKI Jatim juga berencana akan ngeluruk giat pembukaan pameran pelayanan Publik tanggal 13 November 2024 di Convention Hall Grand City Surabaya.
Dari kalkulasi perhitungan sementara MAKI Jatim,diperkirakan pameran pelayanan publik yang juga diikuti 158 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,Kota/Kabupaten dan Kementerian,selain Biro Organisasi,diperkirakan dana masuk pada anggaran pelaksanaan pameran tersebut diperkirakan tembus di angka 20 Milyard lebih.
Asumsi nilai tersebut muncul berdasarkan informasi yang berhasil digali Bidang Litbang MAKI Jatim bahwa khusus OPD Jatim saja,hanya sekelas Bidang pada salah satu OPD Jatim harus merogoh kocek anggaran sebesar 200 juta rupiah/per bidang.
Belum lagi partisipasi dari sewa stand dan booth Kementerian yang juga akan mengikuti pameran pelayanan publik tersebut.
” pameran tahunan pelayanan publik itu kami identifikasi sudah lama dan kami juga menduga ada kerjasama positif yang saling menguntungkan dari pihak EO penyelenggara dengan Biro Organisasi Jatim berkaitan dengan pelaksanaan pameran pelayanan publik tersebut,” ujar Heru MAKI.
Heru MAKI juga menegaskan bahwa proses pengadaan dalam prosedur pemilihan EO yang ditunjuk juga ditengarai sumir dan diduga menyalahi prosedur regulasi pengadaan Jasa sesuai Perpres 12 Tahun 2021.
“Dalam rangkuman jejak digital,kami tidak melihat adanya mini kompetisi yang fair dalam proses pengadaannya,dan terkesan semuanya serba dikondisikan untuk pemenangan sang EO tersebut,padahal anggaran yang diberikan ke EO untuk hanya sekelas Biro Organisasi Jatim saja bisa mencapai 2,9 Milyard,” terang Heru MAKI.
Heru MAKI juga akan berencana mendatangi Biro PBJ Jatim untuk memastikan dan menajamkan jejak digital prosedur pengadaannya serta akan berkirim surat terkait jejak digital tersebut juga ke LKPP pusat.
Dugaan kejahatan berbasis kompromi dalam penyelenggaraan pameran ini sebenarnya juga sudah lama menjadi atensi dan perhatian MAKI Jatim secara kelembagaan,mengingat bahwa EO yang ditunjuk adalah EO kawakan itu itu saja dan yang sudah malang melintang di Dunia EO Jawa Timur dan terkenal dengan dugaan cash back serta gratifikasinya.
” semua jajaran OPD saya yakin kenal sama EO tersebuf karena enak “notonya” dan yang harus menjadi catatan bahwa EO tersebut adalah EO yang hanya berpikir profit serta untung bisnis sebesar besarnya tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk mengabdi demi kemajuan pelaku usaha UKM/UMKM serta bidang usaha pemula lainnya,semua harus berbayar,CATAT ITU,” kecam Heru MAKI.
MAKI Jatim berharap organisasi EO Asperapi Jatim dibawah Kadin Jatim bisa berperan maksimal
Sebenarnya “crowd” dalam dunia EO yang mengarah kepada praktek monopoli dan KKN itu bisa diminimalisir apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih mempererat hubungan kerjasama dengan KADIN Jatim,karena KADIN Jatim merupakan induk organisasi Asperapi ( Asosiasi Pengusaha Pameran Seluruh Indonesia ) di Jawa Timur.
Organisasi Asperapi ini adalah organisasi resmi yang merangkul ratusan pengusaha pengusaha pameran,jasa penyelenggaraan acara dan MICE di Provinsi Jawa Timur.
Sebagai partner resmi Pemerintah,Asperapi bisa membantu kebutuhan dalam dunia Show Biz pameran yang menjadi agenda tahunan dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Memaksimalkan peningkatan kerjasama dalam dunia EO kegiatan apapun di Pemprov Jatim akan memunculkan konsep pemerataan di dunia EO Jawa Timur.
” Sebagai Induk Organisasi dunia EO Pameran,saya yakin bahwa Asperapi Jatim,Pimpinan Bpk Yusuf Karim akan mampu menjawab apapun kebutuhan event atau pameran di lingkungan OPD Pemprov Jatim yang berkwalitas,dan jangan juga EO monopoliter mencoba berlindung di bawah ketiak Asperapi Jatim dan KADIN Jatim,” jelas Heru MAKI.
Kolaborasi berkesinambungan antara organisasi Asperapi Jatim dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjadi solusi utama dalam mengatasi kesenjangan berbasis monopoli yang selama ini terjadi sekian tahun lamanya.
Heru MAKI menegaskan juga bahwa EO berbasis monopoliter tidak bisa hidup dalam alam budaya Jawa Timur.
“Saya dan MAKI Jatim akan memaksimalkan pengungkapan dugaan KKN dan Korupsi dalam Pameran pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur dan apabila semua terbukti,Insya Allah akan menjadi momentum kebangkitan dunia EO Jawa Timur terutama lewat kiprah maksimal Organisai Asperapi Jatim,” pungkas Heru MAKI.(Red)
