JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mendorong pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan pelabuhan di Bali kepada pemerintah daerah. Ia menilai, infrastruktur pelabuhan yang dibangun melalui dukungan pemerintah pusat semestinya juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi daerah.
Menurut Hamka, pembangunan pelabuhan tersebut bukan merupakan hasil pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, melainkan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah ikut mengelola fasilitas tersebut sehingga potensi ekonominya dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Hamka setelah mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026).
Hamka menjelaskan, dukungan pembangunan pelabuhan dari Kementerian Perhubungan sudah berlangsung sejak dirinya memasuki periode kedua sebagai anggota DPR RI pada 2019–2024. Namun, persoalan muncul karena hingga saat ini kewenangan pengelolaannya belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Politisi Partai Golkar tersebut berpandangan, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat perlu diikuti dengan kebijakan distribusi manfaat yang memberikan ruang bagi daerah. Dengan demikian, keberadaan fasilitas publik tidak hanya mendukung konektivitas nasional, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.
Ia meminta Kementerian Perhubungan membuka ruang pembahasan mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Hamka memastikan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI dan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, proses penyerahan aset maupun pengelolaan tentu harus mengikuti regulasi. Namun, aspek hukum tersebut tidak boleh menghilangkan tujuan utama pembangunan, yakni menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pembangunan Pusat, Manfaat Harus Dirasakan Daerah
Hamka menilai, pemerintah daerah perlu mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari infrastruktur yang berada di wilayahnya. Terlebih, Bali memiliki posisi strategis dalam sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan daerah.
Baginya, sinergi pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya berhenti pada pembangunan fisik. Kerja sama juga harus diwujudkan dalam pengelolaan aset dan pemanfaatan fasilitas agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Hamka berharap Kementerian Perhubungan dapat menindaklanjuti usulan tersebut dengan mempertimbangkan mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga pelabuhan yang telah dibangun dengan dukungan pemerintah pusat dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Bali.
Dorongan ini sekaligus menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian manfaat pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Infrastruktur dibangun untuk kepentingan masyarakat, dan daerah tempat infrastruktur itu berada juga perlu memperoleh manfaat ekonomi yang optimal.
