JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta menilai pengaturan formula upah minimum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu poin penting dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, I Nyoman Parta menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memuat 23 bab dan 313 pasal yang mengatur berbagai aspek perlindungan ketenagakerjaan, mulai dari pekerja alih daya (outsourcing), jaminan sosial, hak cuti, hingga sistem pengupahan.
Ia secara khusus menyoroti persoalan upah minimum yang selama ini masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan atau disparitas antardaerah.
Parta mengungkapkan, dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI, baik saat rapat kerja bersama pengusul undang-undang maupun dalam penyampaian pandangan mini fraksi PDI Perjuangan, pihaknya mendorong agar sistem perhitungan upah minimum mengalami perbaikan.
Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja. Besaran upah minimum juga perlu semakin mendekati kebutuhan hidup layak sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Upah minimum harus didekatkan dengan kebutuhan hidup layak di setiap daerah,” ujarnya.
Parta menjelaskan, salah satu terobosan yang diakomodasi dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 139 yang mengatur mekanisme perhitungan upah minimum.
Dalam Pasal 139 ayat (1), terdapat dua dasar perhitungan upah minimum, yakni menggunakan formula perhitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak.
Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tertentu. Penjelasan mengenai variabel tersebut juga dimuat dalam lampiran undang-undang.
Lebih lanjut, Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula perhitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan di daerah.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian Parta karena memberikan dasar perhitungan yang mempertimbangkan hasil formula pengupahan sekaligus kebutuhan hidup layak pekerja.
Ia berpandangan, mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi persoalan ketimpangan upah minimum yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan dalam setiap penetapan upah di berbagai wilayah Indonesia.
“Dengan adanya ayat (4) ini, perdebatan tentang upah minimum setiap tahun, disparitas upah yang terjadi di berbagai provinsi maupun di kabupaten di seluruh Indonesia akan bisa disudahi,” ungkapnya.
Meski demikian, Parta mengingatkan bahwa penerapan ketentuan tersebut masih membutuhkan peraturan pemerintah sebagai aturan teknis pelaksanaan.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak berlama-lama menerbitkan peraturan pemerintah agar ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat segera digunakan sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027.
Menurut Parta, keberhasilan sebuah regulasi ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari banyaknya pasal yang disahkan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja.
Ia berharap Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan benar-benar menjadi landasan untuk menghadirkan sistem pengupahan yang lebih adil dan semakin memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja di seluruh Indonesia.
