JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua dari Fraksi PAN Mesakh Mirin menyoroti belum komprehensifnya pengaturan sistem Noken dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Ia mendorong agar kekhususan demokrasi masyarakat adat Papua menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Menurut Mesakh, sistem Noken tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis pemungutan suara. Lebih dari itu, sistem tersebut berkaitan dengan tradisi, nilai sosial, mekanisme musyawarah, serta karakteristik masyarakat adat yang telah hidup dan berkembang di sejumlah wilayah Papua.
Ia menilai, ketergantungan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum memberikan kepastian hukum yang menyeluruh. Karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam undang-undang agar penyelenggaraan pemilu dengan sistem Noken mempunyai landasan hukum yang jelas.
Persoalan mendasar yang muncul selama ini adalah belum adanya pengaturan sistem Noken secara komprehensif dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada. Akibatnya, pelaksanaannya kerap dipahami sebatas penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara, tanpa mengakomodasi keseluruhan karakteristik demokrasi lokal masyarakat adat.
Padahal, penerapan sistem Noken memiliki kompleksitas tersendiri. Kondisi geografis, struktur sosial masyarakat, pola pengambilan keputusan adat, hingga keterlibatan para pemangku kepentingan lokal merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan regulasi.
Mesakh mendorong agar pembentuk undang-undang tidak hanya mengatur mekanisme pemungutan suara, tetapi juga mempertimbangkan tahapan lain yang relevan, mulai dari penataan daerah pemilihan, pencalonan, hingga pemungutan suara. Seluruh pengaturan itu harus disusun dengan memperhatikan kekhususan Papua dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.
Dorongan tersebut sejalan dengan masukan KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengusulkan agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan dengan kekhususan sistem Noken dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. KPU Papua Pegunungan juga meminta dukungan KPU RI, anggota DPR RI dari wilayah Papua, serta para senator di DPD RI untuk memperjuangkan usulan tersebut.
Selain menyampaikan usulan regulasi, KPU Provinsi Papua Pegunungan berencana melakukan kajian teknis mengenai evaluasi penerapan sistem Noken. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi persoalan dan menyusun rekomendasi pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat adat memiliki dasar kuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga memberikan jaminan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menjadi salah satu landasan pengakuan terhadap kekhususan dan perlindungan hak masyarakat adat Papua.
Pengalaman penyelenggaraan pemilu di Papua juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan realitas sosial budaya masyarakat adat dalam menangani perselisihan hasil pemilu. Putusan-putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengakuan sistem Noken di Indonesia.
Meski demikian, pengaturan melalui putusan pengadilan dan peraturan teknis penyelenggara tetap perlu dilengkapi dengan norma di tingkat undang-undang. Dengan begitu, penyelenggara pemilu memiliki pedoman yang lebih pasti dan masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ketidakjelasan dalam penerapannya.
Di sisi lain, pengaturan khusus sistem Noken harus tetap menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Penghormatan terhadap musyawarah adat perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kebebasan memilih, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Bagi Papua, pembahasan revisi UU Pemilu menjadi kesempatan untuk mempertemukan prinsip demokrasi nasional dengan realitas sosial budaya masyarakat adat. Masukan dari masyarakat adat, KPU, pemerintah daerah, akademisi, dan wakil rakyat Papua perlu menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi.
Pengaturan sistem Noken yang lebih komprehensif diharapkan tidak sekadar memberikan pengakuan formal, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum bagi pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu. Dengan demikian, kekhususan Papua dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan perlindungan hak individu dan integritas demokrasi.
