JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Komisi V DPR RI bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan akademisi.
RDPU tersebut menghadirkan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) c.q. Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Komisi V DPR RI dalam menghimpun masukan akademis dan pandangan para ahli guna memperkuat penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.
Hamka B Kady memandang, pembenahan regulasi transportasi merupakan kebutuhan penting seiring dengan perkembangan mobilitas masyarakat, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta beragam tantangan penyelenggaraan transportasi di lapangan.
Dalam pembahasan tersebut, ia menekankan pentingnya menjadikan keselamatan, ketertiban, kepastian hukum, dan kenyamanan masyarakat sebagai orientasi utama dalam penyempurnaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan.
“Regulasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan transportasi serta berbagai tantangan di lapangan. Karena itu, setiap masukan dan pandangan yang disampaikan dalam rapat menjadi bahan penting dalam proses penyempurnaan kebijakan,” demikian disampaikan dalam keterangannya.
Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi dan lembaga pendidikan tinggi memiliki arti strategis dalam memastikan kebijakan transportasi disusun berdasarkan kajian ilmiah, pengalaman, serta kebutuhan nyata masyarakat.
Masukan dari ITB, ITL Trisakti, dan Pustral UGM diharapkan dapat memperkaya perspektif Panja LLAJ Komisi V DPR RI dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap persoalan transportasi nasional.
Hamka juga menegaskan bahwa pembenahan sektor transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan pengguna jalan, dan penegakan regulasi.
“Komitmen kita adalah menghadirkan sistem transportasi yang semakin baik, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” demikian penegasan dalam keterangannya.
Melalui RDPU ini, Komisi V DPR RI diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan penyempurnaan kebijakan yang mampu menjawab tantangan transportasi nasional sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Bagi Hamka B Kady, transportasi yang aman, tertib, dan nyaman merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan nasional.
