banner 728x90

Ashari Tambunan Soroti Akurasi DTSEN, Masyarakat Miskin Jangan Sampai Kehilangan Hak Bansos

Img 20261116 Wa0048
banner 120x600

MEDAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Ashari Tambunan, mendorong pemerintah mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di daerah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.

Menurut Ashari, pembaruan data sosial ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan penting pada pelaksanaan program perlindungan sosial. Apalagi, masih ditemukan berbagai keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial.

Ia menilai, dinamika perubahan data harus diikuti dengan proses verifikasi dan validasi yang transparan, akurat, sekaligus melibatkan pemerintah daerah hingga perangkat pemerintahan paling bawah.

“Pemutakhiran DTSEN harus benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan hak perlindungan sosialnya. Jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan akses hanya karena persoalan ketidakakuratan data,” kata Ashari kepada wartawan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Untuk itu, Ashari mendorong Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) lebih agresif melakukan pemutakhiran data secara langsung di lapangan. Langkah itu diperlukan agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data pemerintah.

Menurut Ashari, proses pembaruan data tidak boleh hanya mengandalkan sistem administrasi, tetapi harus memastikan kondisi faktual masyarakat melalui verifikasi langsung, termasuk menindaklanjuti pengaduan warga yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya.

“Jangan sampai masyarakat harus berulang kali mengurus persoalan administrasi, sementara kebutuhan hidup mereka mendesak. Pemerintah harus menghadirkan mekanisme pengaduan yang mudah, responsif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tegas Ashari.

Selain persoalan akurasi data, Ashari menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan. Di mana bantuan sosial harus tetap menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat rentan, tetapi dalam jangka panjang pemerintah perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

Ia berpandangan, program pengentasan kemiskinan harus terintegrasi dengan pemberdayaan usaha masyarakat, termasuk peningkatan keterampilan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbanyak penerima bantuan sosial, melainkan bagaimana masyarakat yang hari ini membutuhkan bantuan bisa meningkat kesejahteraannya, memiliki penghasilan, dan mandiri secara ekonomi,” ujar Ashari.

Khusus di Sumatera Utara, Ashari menilai percepatan pengentasan kemiskinan harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Sumut Maret 2026 sebesar 7,10 persen atau setara dengan sekitar 1,11 juta penduduk.

Di mana angka itu turun 0,14 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 7,24 persen. Sementara itu, target pembangunan RPJMD Sumut 2025–2029 mengarahkan penurunan tingkat kemiskinan hingga kisaran 2,82–3,82 persen di tahun 2029.

Lebih lanjut, Ashari mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian terkait memperkuat koordinasi dan menyusun langkah konkret agar target tersebut dapat dicapai.

“Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara harus menjadi agenda bersama. Kita tidak cukup hanya melihat angka statistik yang menurun, tetapi harus memastikan masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan mereka meningkat dalam kehidupan sehari-hari,” harap Ashari.

Ia juga menekankan, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat kecil memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.