JAKARTA – Perkembangan transportasi berbasis aplikasi atau ojek online (ojol) membutuhkan kepastian regulasi yang lebih kuat. Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menilai, pengaturan mengenai ojol yang selama ini tersebar dalam sejumlah kebijakan pemerintah perlu diselaraskan dengan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Menurut Hamka, keberadaan aturan setingkat undang-undang menjadi penting agar seluruh regulasi teknis yang mengatur transportasi online mempunyai landasan hukum yang jelas. Dengan demikian, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Perhubungan dapat disesuaikan dengan ketentuan baru.
Hal tersebut disampaikan Hamka dalam RDPU Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT), di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Hamka menegaskan, pembentukan regulasi harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, undang-undang perlu menjadi pijakan utama sebelum aturan pelaksana di bawahnya disesuaikan.
Ia berharap pembahasan revisi UU LLAJ tidak hanya menghasilkan perubahan normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata sektor transportasi yang terus berkembang, termasuk keberadaan pengemudi dan layanan ojek online.
Di sisi lain, Hamka juga menyoroti persoalan pembiayaan pemeliharaan jalan. Ia mendorong agar pemanfaatan penerimaan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dikaji kembali sehingga dapat mendukung preservasi infrastruktur jalan secara berkelanjutan.
Politisi Partai Golkar itu menilai, mekanisme penggunaan penerimaan pajak untuk kepentingan tertentu atau earmarking tax perlu dibicarakan secara komprehensif bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.
Pembahasan tersebut diperlukan untuk memperjelas bagaimana penerimaan dari sektor kendaraan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hamka turut mengingatkan bahwa kualitas infrastruktur jalan membutuhkan perhatian serius. Pemeliharaan jalan yang berkesinambungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keselamatan lalu lintas, kelancaran transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyebut persoalan biaya administrasi kendaraan, termasuk STNK, sebagai salah satu aspek yang perlu dikaji dalam pembahasan mekanisme pembiayaan preservasi jalan.
Karena berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan keuangan negara, Hamka menilai koordinasi lintas kementerian menjadi bagian penting untuk merumuskan skema yang tepat dan dapat diterapkan.
Dalam RDPU tersebut, Hamka juga menyampaikan apresiasi atas masukan YLKI, MTI, dan KAWAT. Berbagai pandangan dari organisasi masyarakat dan pemerhati transportasi itu dinilai memberikan perspektif tambahan bagi DPR dalam menyempurnakan substansi revisi undang-undang.
Ia berharap seluruh masukan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI sehingga menghasilkan regulasi yang lebih baik.
Pembahasan revisi UU LLAJ diharapkan menjadi momentum memperkuat tata kelola transportasi nasional, memberikan kepastian hukum bagi layanan transportasi berbasis aplikasi, sekaligus memastikan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur jalan demi kepentingan masyarakat luas.









