LEBAK — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, mendorong agar transformasi digital di sektor pendidikan diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran, bukan justru menciptakan kesenjangan baru.
Hal tersebut disampaikan Adde Rosi melalui unggahan di Instagram pribadinya saat menghadiri Workshop Pendidikan bertajuk “Implementasi Digitalisasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Mengajar” di Grand Keisha Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Dalam kegiatan tersebut, Adde Rosi menyapa para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Ia menilai digitalisasi pendidikan harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang mampu mendukung kerja guru sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Menurutnya, perkembangan teknologi tidak boleh membuat peran guru semakin terpinggirkan. Justru di tengah semakin masifnya penggunaan teknologi, keberadaan guru tetap sangat penting karena memiliki kemampuan untuk memahami kondisi emosional dan perkembangan peserta didik secara langsung.
“Melihat bagaimana kondisi emosional anak-anak kita, tentu tidak bisa. Yang bisa melakukan itu adalah guru,” ujar Adde Rosi dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Karena itu, ia meminta agar digitalisasi pembelajaran tidak hanya dipandang dari sisi ketersediaan perangkat teknologi. Pemerataan akses, kesiapan guru, kualitas konten pembelajaran, serta kemampuan sekolah dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Jadikan digitalisasi ini adalah alat untuk memperkecil kesenjangan, bukan untuk memperbesar kesenjangan,” tegasnya.
Adde Rosi juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Ia mengajak para guru untuk tidak takut memanfaatkan AI sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Namun, menurutnya, penggunaan teknologi tetap harus diiringi kemampuan berpikir kritis. AI harus ditempatkan sebagai alat bantu yang mendukung proses pendidikan, bukan menggantikan kemampuan manusia untuk menganalisis, menilai, dan mengambil keputusan.
“Jangan takut gunakan AI, gunakanlah AI semaksimal mungkin, tapi tetaplah berpikir kritis,” kata Adde Rosi.
Ia menilai kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Guru dan peserta didik harus mampu menggunakan teknologi secara cerdas, memahami informasi yang diperoleh, serta tidak menerima begitu saja setiap informasi yang dihasilkan oleh teknologi.
Selain persoalan digitalisasi, Adde Rosi turut menyinggung perjuangan Komisi X DPR RI dalam memperhatikan kesejahteraan dan status tenaga pendidik.
Ia menyebut pembahasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk 2027 menjadi salah satu bagian dari perhatian Komisi X, termasuk berkaitan dengan guru paruh waktu dan guru PPPK.
“Bahkan kemarin dalam rapat terakhir kita dengan Pak Menteri di tahun 2027, anggaran tambahan untuk Kemendikdasmen itu yang berjumlah total semua Rp89,1 triliun, di antaranya adalah bagaimana tadi guru paruh waktu menjadi full time dan guru yang P3K diangkat menjadi ASN. Itu perjuangan kami di Komisi X,” ungkapnya.
Bagi Adde Rosi, pembangunan pendidikan nasional tidak dapat hanya bertumpu pada teknologi. Digitalisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.
Ia juga menekankan perlunya membangun ekosistem digitalisasi yang inklusif agar transformasi teknologi dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh sekolah dan tenaga pendidik di daerah.
“Ekosistem digitalisasi ini harus kita bentuk, harus kita optimalkan sehingga ke depan harapan kita Indonesia Emas 2045, SDGs, dan lain sebagainya insya Allah akan tercapai,” pungkasnya.
