JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, menyoroti kejelasan kerja sama terkait aset Angkasa Pura yang diserahkan kepada TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Hal tersebut disampaikan Hamka B. Kady melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya memastikan pengelolaan aset tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap kegiatan operasional penerbangan.
Menurut Hamka, pembahasan mengenai penyerahan aset Angkasa Pura kepada TNI AU perlu disertai dengan kejelasan mengenai mekanisme pemanfaatan dan operasionalnya.
“Tadi kita sepakat, ya, bahwa dengan diserahkannya aset Angkasa Pura kepada Angkatan Udara, itu berarti bahwa kita juga jangan sampai terjadi ada gangguan operasional,” ujar Hamka B. Kady, seperti dikutip dari Instagram pribadinya.
Pastikan Operasional Tetap Berjalan
Hamka menilai aspek operasional menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam kerja sama pemanfaatan aset tersebut. Terlebih, aset yang berkaitan dengan kawasan dan kegiatan penerbangan memiliki fungsi strategis yang perlu dikelola secara jelas.
Ia kemudian menyampaikan penjelasan yang diterimanya terkait aktivitas kargo yang dilakukan oleh TNI AU.
“Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa beliau tadi sampaikan kepada kami bahwa kargo yang diangkut oleh Angkatan Udara hanya alutsista dan bantuan sosial, titik,” kata Hamka.
Kargo TNI AU untuk Alutsista dan Bantuan Sosial
Pernyataan tersebut menjadi penegasan mengenai jenis kargo yang disebut dibawa oleh Angkatan Udara dalam konteks kerja sama tersebut.
Hamka menekankan bahwa kejelasan fungsi dan penggunaan aset menjadi bagian penting agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi antara lain sektor perhubungan, Hamka menyampaikan perhatian terhadap kesinambungan operasional menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen.
Menurutnya, koordinasi antara pihak terkait diperlukan agar pemanfaatan aset tetap berjalan sesuai peruntukan, sekaligus memastikan aktivitas penerbangan dan layanan transportasi udara tidak terganggu.
Pembahasan mengenai aset Angkasa Pura dan kerja sama dengan TNI AU tersebut juga menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kepentingan pertahanan negara dan keberlangsungan operasional transportasi udara.
Hamka berharap seluruh pihak dapat menjalankan kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan serta fungsi masing-masing, sehingga pemanfaatan aset dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap operasional penerbangan.
