Breaking News
Satres Narkoba Polres Metro Jakbar Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Kampung Boncos WMC | JAKARTA BARAT – Penggerebekan Kampung Boncos yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024), rupanya bermula dari penemuan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 kilogram dari dua orang berinisal IS dan HS. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, pengungkapan kasus narkotika ini ada kaitannya dengan operasi Nila Jaya yang dilakukan polisi. Kemudian, terdapat masyarakat yang menyampaikan informasi terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dari informasi tersebut, polisi lantas melakukan penyelidikan melalui kegiatan undercover (sembunyi-sembunyi) selama 2 hari. “Berhasil amankan dua orang atas nama IS dan HS dari IS dan HS yang diamankan di salah satu parkiran hotel di Palmerah Jakbar,” kata Syahduddi dalam jumpa pers di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024). “Diamankan 10 paket narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram atau 10 kilogram,” imbuhnya. Rencananya dari jumlah tersebut, lanjut Syahduddi, IS dan HS bakal mengedarkan 2 kilogram sabu ke Kampung Boncos. “Sisanya yang 8 kilogram akan disimpan oleh kedua tersangka untuk stok dalam edarkan narkotika selama kurang lebih 1 bulan,” jelas Syahduddi. Atas dasar tersebutlah, jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penindakan dan penertiban di kampung narkoba itu. Tatkala digerebek, benar saja polisi menemukan sejumlah barang bukti lain, markas sabu, hingga 42 orang yang urinenya positif mengandung narkotika. “Berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan,” kata Syahduddi. “46 orang tersebut langsung dilakukan cek urine dan dinyatakan 42 orang positif urinenya mengandung narkotika jenis sabu,” imbuhnya. Syahduddi berujar, total barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi kali ini adalah 5 buah paket kecil narkoba jenis sabu, senjata api rakitan, dua buah senjata tajam, 10 pipet bekas pakai, hingga tiga buah timbangan digital. Kemudian, 30 korek api, pecahan uang Rp 5.000, kemudian beberapa klip plastik dan beberapa sedotan bekas pakai. Penulis: Jaka Banten Editor : Fajar Gea Tingkatkan Sinergitas, Polri Bersama Wartawan Gelar Bhayangkara Presisi Bowling Cup Tim Relawan Peduli Kemanusiaan Bencana Alam Gelar Jumpa Pers di Kabupaten Jayawijaya Putra Suku Dani Papua Takjub Temukan Kebhinekaan Saat Proses Seleksi Akpol Polres Tanjung Perak Sambut Tahun Baru Islam dengan Santuni Anak Yatim
banner 728x90

Pemerintah Bahas Rencana Penyesuaian Luas Gedung Kantor Pemprov Papua Tengah

Img 20240702 Wa0012
banner 120x600

JAKARTA|wartamerdeka.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemda Provinsi Papua Tengah membahas penyesuaian luas Gedung kantor Gubernur, DPRP dan MRP Provinsi Papua Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Selasa (2/7/2024), rapat yang diselenggarakan secara daring tersebut dihadiri Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR, Plh. Direktur SUPD II, perwakilan Ditjen Otonomi Daerah, perwakilan Ditjen Keuangan Daerah, dan Pj. Sekda serta Kepala Bappeda Prov Papua Tengah.

Img 20240702 Wa0013

Beberapa hal yang didiskusikan dalam rapat antara lain, terdapat usulan melalui Surat Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 600.1.15/626/SET tanggal 22 Mei 2024 hal Rencana Program Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Audiensi Pj. Gubernur Papua Tengah kepada Kementerian PUPR tanggal 13 Juni 2024 yang mengusulkan penambahan ruangan berdasarkan analisa perhitungan kebutuhan ruang dan struktur organisasi mendatang sehingga terdapat perbedaan perhitungan personil dan luasan dengan rincian: kantor gubernur, terjadi penambahan 343 personil dan penambahan luas 1.654 m²; gedung DPRP, terjadi penurunan 143 personil dan penurunan luas 310 m²; dan gedung MRP, terjadi penambahan 25 personil dan penambahan luas 261m².

Pada kesempatan itu, Kementerian PUPR menyampaikan bahwa masterplan masih dalam tahap revisi sehingga masih dimungkinkan untuk pengembangan gedung namun tetap menjaga Garis Sempadan Bangunan (GSB) sehingga perlu kepastian untuk pengembangan organisasi dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Saat ini, Kementerian PUPR sedang melaksanakan verifikasi ulang untuk perencanaan teknis tiga gedung kantor utama di Provinsi Papua Tengah dan sudah memasuki tahap prakualifikasi dan direncanakan akan dilakukan tanda tangan kontrak pada Juli hingga Agustus 2024.

Tindak lanjut pada pertemuan yaitu akan dilaksanakan verifikasi ulang program ruang DOB Papua pada 27 Juni 2024 dengan mengundang Pemerintah Provinsi di empat DOB Papua untuk menyepakati luasan gedung kantor yang akan dibangun berdasarkan peraturan gubernur tentang SOTK atau ketentuan perundang-undangan lainnya.

( Budi/Wmc – Editor : Manwen )