OKI||wartamerdeka.com – 02/10/2025 – Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyengat dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Pedamaran kini menjadi pusat perhatian, setelah serangkaian indikasi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat ke permukaan.
Para guru honorer non-ASN, yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan dengan upah minim, terpaksa menelan pil pahit ketidakadilan akibat disparitas honorarium yang mencolok dan praktik nepotisme yang diduga kuat dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Aksi penolakan gaji sebagai bentuk protes telah menyulut kemarahan Forum Wartawan Pedamaran (FWP), yang kini mendeklarasikan persiapan aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan dan transparansi!
Tim investigasi FWP, yang berkolaborasi dengan sejumlah pakar hukum, aktivis antikorupsi, dan akademisi, telah melakukan investigasi komprehensif untuk mengungkap fakta-fakta yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Informasi eksklusif yang diperoleh dari sumber terpercaya berinisial “A” melalui serangkaian pesan instan WhatsApp, menjadi titik awal untuk mengurai benang kusut skandal BOS di SDN 5 Pedamaran.
Data yang berhasil dihimpun tim investigasi FWP dari pesan WA berinisial A menunjukkan adanya disparitas honorarium yang sangat mencolok dan tidak dapat diterima akal sehat, yang mencerminkan ironi keadilan di dunia pendidikan:
– Penjaga sekolah, yang seharusnya menerima gaji sesuai standar UMR sebesar Rp 1.650.000, hanya diberikan upah “tidak manusiawi” sebesar Rp 500.000, yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
– Para guru honorer dan penjaga sekolah, dengan semangat solidaritas yang tinggi dan kesadaran akan hak-hak mereka, kompak menolak menandatangani serah terima gaji selama tiga bulan terakhir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang sistematis.
– Suami kepala sekolah, yang baru dua bulan diangkat sebagai tenaga honorer dengan kualifikasi yang diragukan dan tanpa melalui proses seleksi yang transparan, justru menerima gaji “fantastis” sebesar Rp 1.500.000, yang menimbulkan kecurigaan adanya praktik nepotisme.
– Adik kandung kepala sekolah, yang baru sebulan mengabdi tanpa pengalaman yang relevan dan tanpa kontribusi yang signifikan, mendapatkan gaji “istimewa” sebesar Rp 750.000, yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik penyalahgunaan wewenang.
Informasi yang beredar semakin liar dan liar, mengarah pada dugaan penunjukan langsung kepala sekolah oleh Bupati OKI, yang diungkapkan secara terbuka oleh suami kepala sekolah melalui sambungan telepon dengan Wartawan Startinti.
Jika informasi ini benar, maka praktik nepotisme telah merajalela dan merusak sistem meritokrasi yang seharusnya menjadi fondasi birokrasi pemerintahan. Hal ini menjadi bom waktu politik yang dapat mengancam reputasi Bupati OKI dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (PLT) Koordinator FWP, Jonheri, dengan nada berapi-api dan gestur yang meyakinkan, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini merajalela dan merusak citra dunia pendidikan di Kabupaten OKI.
“Kami, Forum Wartawan Pedamaran, dengan dukungan penuh dari masyarakat sipil, mendeklarasikan persiapan aksi ‘parlemen jalanan’ jilid II untuk menggugat keadilan dan menuntut transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN 5 Pedamaran! Kami akan mengerahkan seluruh sumber daya yang kami miliki, termasuk jaringan media, advokat, dan aktivis, untuk membongkar tuntas skandal ini dan menyeret para pelaku ke meja hijau!” tegas Jonheri yang dihadiri oleh puluhan wartawan FWP di sekretariat Pedamaran 3 dari berbagai media.
“Kami akan mengepung Kantor Dinas Pendidikan OKI dan Kantor Pemerintah Daerah OKI! Kami akan menyuarakan jeritan pilu para guru honorer dan penjaga sekolah yang telah menjadi korban ketidakadilan! Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan dan kebenaran terungkap!” ungkapnya.
FWP melayangkan tuntutan keras kepada:
1. Dinas Pendidikan OKI untuk segera membentuk tim independen yang kredibel dan transparan, yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum, untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan dana BOS di SDN 5 Pedamaran dan menindak tegas oknum kepala sekolah jika terbukti bersalah.
2. Bupati OKI untuk memberikan penjelasan transparan dan akuntabel kepada publik mengenai dugaan penunjukan langsung kepala sekolah yang menjadi pemicu kemarahan para guru honorer, dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
3. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan nepotisme dalam kasus ini, tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para koruptor dan pelaku nepotisme untuk bersembunyi! Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu!” pungkas Jonheri dengan nada penuh semangat, keyakinan, dan tekad yang membara.
Aksi demonstrasi yang akan digelar oleh FWP diprediksi akan menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi total dalam sistem pengelolaan dana BOS dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten OKI. Masyarakat berharap kasus di SDN 5 Pedamaran ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan mencegah terjadinya praktik-praktik serupa di masa depan.(Tim FWP)
