TANGERANG — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dalam kegiatan BKSAP Day di FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH), Kabupaten Tangerang, Selasa (6/10/2026).
“Kehadiran kami dari BKSAP DPR RI di UPH hari ini membawa satu tujuan utama, yaitu membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara DPR dan dunia kampus,” ujar Habib Aboe.
Menurutnya, perkembangan isu internasional berlangsung sangat cepat dan membutuhkan dukungan keilmuan dari perguruan tinggi. Sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian antara lain perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), krisis iklim, dinamika perdagangan global, serta proses aksesi Indonesia menuju OECD.
“Isu internasional saat ini berkembang sangat cepat, mulai dari dampak teknologi AI, isu krisis iklim, hingga dinamika perdagangan global dan aksesi Indonesia ke OECD. Di BKSAP, kami tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi formal. Kami membutuhkan dukungan data, analisis, dan masukan yang objektif dari akademisi,” katanya.
Habib Aboe mengatakan, terdapat sejumlah bentuk kontribusi konkret yang dapat diberikan perguruan tinggi kepada BKSAP DPR RI. Salah satunya melalui penyusunan policy brief yang dapat menjadi bahan bagi anggota parlemen sebelum mengikuti berbagai forum antarparlemen internasional.
“Sebelum menghadiri forum antar-parlemen internasional seperti IPU atau AIPA, BKSAP membutuhkan ringkasan analisis isu yang padat dan praktis. Kami berharap dosen dan mahasiswa UPH bisa memproduksi analisis singkat satu sampai dua halaman sebagai masukan posisi diplomasi kami,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi DPR, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa dan akademisi untuk menghasilkan kajian yang memiliki dampak langsung terhadap kebijakan publik.
Selain policy brief, Habib Aboe juga mengajak UPH memberikan kontribusi terhadap pembahasan Panja Artificial Intelligence yang saat ini membahas aspek tata kelola dan etika digital.
“BKSAP saat ini memiliki Panja AI yang membahas tata kelola dan etika digital. Kami melihat UPH memiliki kapasitas yang baik di bidang teknologi dan hukum. Kami ingin mengundang UPH untuk memberikan rekomendasi konkret terkait etika penggunaan AI dan perlindungan data yang dapat diterapkan di sektor pendidikan dan industri,” tutur Habib Aboe.
Ia juga menekankan pentingnya kajian mengenai dampak perdagangan internasional terhadap masyarakat dan dunia usaha di tingkat daerah.
“Membahas perjanjian perdagangan internasional tidak boleh berhenti pada angka-angka di tingkat makro. Karena UPH berada di Kabupaten Tangerang yang merupakan kawasan industri, kami mengajak UPH membuat kajian bersama mengenai dampak nyata perjanjian perdagangan terhadap sektor usaha dan tenaga kerja lokal di Banten,” katanya.
Habib Aboe berharap pertemuan antara BKSAP DPR RI dan FISIP UPH tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan kerja sama dan tindak lanjut yang konkret.
“Kami berharap pertemuan hari ini menghasilkan tindak lanjut yang jelas. Kami siap membuka pintu bagi riset bersama, masukan kebijakan, maupun kerja sama lain yang dapat memperkuat diplomasi parlemen Indonesia,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Aboe juga mengajak civitas akademika UPH memberikan pandangan mengenai isu internasional yang paling krusial untuk dikawal DPR, mekanisme agar hasil riset kampus dapat lebih cepat diserap oleh DPR, serta strategi agar proses aksesi Indonesia ke OECD tetap mampu melindungi kepentingan industri dalam negeri.
