JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA, MM menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah tegas untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai bentuk ancaman, termasuk dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional.
Jazuli menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap pribadi Presiden, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara, keamanan nasional, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurutnya, penyadapan yang dilakukan secara ilegal, tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, terlebih disertai upaya penghilangan barang bukti elektronik, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan dapat membahayakan kepentingan nasional.
“Ini persoalan besar dan tidak boleh dianggap sepele. Penyadapan ilegal terhadap Presiden dan berbagai elemen bangsa bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi seseorang. Ini menyangkut kehormatan, keamanan, dan kedaulatan negara. Siapa pun yang menjadi sasaran, praktik semacam ini tidak boleh ditoleransi,” tegas Jazuli.
Ia menilai, dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut harus diusut secara menyeluruh karena berpotensi menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan negara.
“Adanya pihak-pihak yang menggunakan instrumen negara secara ilegal untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau agenda tertentu, ini sangat berbahaya. Jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan, bahkan digadaikan, demi kepentingan segelintir orang. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik semacam ini,” ujarnya.
Jazuli mengapresiasi langkah tegas Presiden melalui Polri yang dipimpin oleh Jenderal Suyudi Ario Seto telah mengungkapap kasus ini dan menjerat sejumlah pentinggi, namun dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih serta tetap mengedepankan profesionalisme dan objektivitas. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap perkara ini hingga tuntas, bukan hanya berhenti pada pelaku atau aktor di lapangan, tetapi juga menelusuri seluruh rantai komando, pihak yang memerintahkan, pihak yang memfasilitasi, hingga aktor intelektual di balik dugaan kejahatan tersebut.
“Proses hukum harus berjalan sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada pelaku teknis. Siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang memfasilitasi, dan siapa aktor intelektualnya harus diungkap secara terang. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa penyadapan ilegal merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Jika praktik semacam ini dibiarkan, siapa pun dapat menjadi sasaran pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, negara harus memastikan seluruh instrumen keamanan dan penegakan hukum bekerja berdasarkan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Jazuli juga mengingatkan agar seluruh elemen bangsa tetap solid dan tidak terpecah belah dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi persoalan dan tantangan besar yang membutuhkan konsentrasi, persatuan, serta kerja bersama seluruh komponen bangsa.
“Jangan menyerah, jangan mundur dalam menegakkan kedaulatan negara. Usut tuntas setiap dugaan pelanggaran, tegakkan hukum secara adil, dan pastikan tidak ada pihak yang kebal hukum. Pada saat yang sama, kita harus menjaga persatuan dan soliditas nasional,” ungkapnya.
Ia menambahkan, stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan modal penting agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa dapat berkonsentrasi menyelesaikan berbagai persoalan rakyat, memperkuat pembangunan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.
“Masalah yang kita hadapi sangat besar dan tantangan ke depan tidak ringan. Karena itu, jangan biarkan energi bangsa habis untuk konflik dan kepentingan kelompok. Kita membutuhkan persatuan dan soliditas nasional agar bisa fokus membangun Indonesia, menyelesaikan persoalan rakyat, dan membawa bangsa ini semakin maju,” tutup Jazuli.
