Breaking News
IZI Riau laksanakan Peresmian dan Serah Terima Program Benah Musholla Ponpes Baitul Qur’an Kampar Program TJSL Telkom Bantu Sarana Air Bersih di Ponpes Aufia Global Islamic School bersama IZI Perwakilan Riau Satres Narkoba Polres Metro Jakbar Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Kampung Boncos WMC | JAKARTA BARAT – Penggerebekan Kampung Boncos yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024), rupanya bermula dari penemuan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 kilogram dari dua orang berinisal IS dan HS. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, pengungkapan kasus narkotika ini ada kaitannya dengan operasi Nila Jaya yang dilakukan polisi. Kemudian, terdapat masyarakat yang menyampaikan informasi terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dari informasi tersebut, polisi lantas melakukan penyelidikan melalui kegiatan undercover (sembunyi-sembunyi) selama 2 hari. “Berhasil amankan dua orang atas nama IS dan HS dari IS dan HS yang diamankan di salah satu parkiran hotel di Palmerah Jakbar,” kata Syahduddi dalam jumpa pers di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024). “Diamankan 10 paket narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram atau 10 kilogram,” imbuhnya. Rencananya dari jumlah tersebut, lanjut Syahduddi, IS dan HS bakal mengedarkan 2 kilogram sabu ke Kampung Boncos. “Sisanya yang 8 kilogram akan disimpan oleh kedua tersangka untuk stok dalam edarkan narkotika selama kurang lebih 1 bulan,” jelas Syahduddi. Atas dasar tersebutlah, jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penindakan dan penertiban di kampung narkoba itu. Tatkala digerebek, benar saja polisi menemukan sejumlah barang bukti lain, markas sabu, hingga 42 orang yang urinenya positif mengandung narkotika. “Berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan,” kata Syahduddi. “46 orang tersebut langsung dilakukan cek urine dan dinyatakan 42 orang positif urinenya mengandung narkotika jenis sabu,” imbuhnya. Syahduddi berujar, total barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi kali ini adalah 5 buah paket kecil narkoba jenis sabu, senjata api rakitan, dua buah senjata tajam, 10 pipet bekas pakai, hingga tiga buah timbangan digital. Kemudian, 30 korek api, pecahan uang Rp 5.000, kemudian beberapa klip plastik dan beberapa sedotan bekas pakai. Penulis: Jaka Banten Editor : Fajar Gea Tingkatkan Sinergitas, Polri Bersama Wartawan Gelar Bhayangkara Presisi Bowling Cup Tim Relawan Peduli Kemanusiaan Bencana Alam Gelar Jumpa Pers di Kabupaten Jayawijaya
banner 728x90
Opini  

Ibukota Negara (Nusantara) Gerbang Keadilan dan Keabadian Indonesia

111
banner 120x600

Ibukota Negara
Ibukota adalah Jantung peradaban bangsa dan negara, yurisdiksi dan representasi negara serta kedudukan pemerintahan yang sah dan negara yang berdaulat penuh.

Keadilan
Keadilan merupakan keutamaan yang sempurna, terbagi menjadi keadilan universal berkaitan kebaikan umum dan keadilan partikuler ialah kebaikan antar sesama. Keadilan masing-masing individu atau kelompok tentu berbeda-beda, untuk menyamakan ini digunakan klasifikasi norma dan nilai umum yang berkembang dimasyarakat.

Keabadian
Amanat kemerdekaan bahwa negara indonesia akan berdiri hingga seribu tahun dan selama-lamanya, kekal nan abadi.

Ibukota Negara Jauh sebelumnya telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Saat itu pada masa orde lama pindah Ibukota pemerintahan dua kali akibat kegentingan yang sangat memaksa (darurat), pemerintahan (Ibukota Negara) dipusatkan di Jogjakarta dan Sumatera Barat untuk sementara waktu, kemudian setelah keadaan negara normal kembali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta digunakan lagi sebagai ibukota negara seperti yang dapat kita saksikan pada hari ini.

Konsepsi Perpindahan Ibukota Negara Indonesia sejak pemerintahan era soekarno kemudian sampai era presiden susilo bambang yudhoyono bahwa semua presiden Indonesia ini memiliki persepsi yang sama ketika ibukota negara dipindahkan ialah Pulau Kalimantan tempat yang paling tepat.

Perpindahan ibukota dibelahan dunia lain seperti Negara Brazil (1960), India (1931), Amerika Serikat (1800), Nigeria (1976), dan yang terbaru Mesir, memiliki alasan yang sangat kuat sekaligus mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan pemindahan. Perpindahan Ibukota menimbulkan dampak yang besar bagi suatu Negara. Ibukota negara yang ditinggalkan menjadi pusat ekonomi dan superkota dalam suatu negara sedangkan Ibukota yang baru lahir ini, akan dimulai dari dasar Infrastuktur, konsolidasi politik, mobilitas sumber daya, sosial-budaya dan instrument-instrumen penting lainnya.

Penelitian terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ini telah banyak dilakukan. Nicodemus Toun dalam Jurnal Academica Praja pernah menulis hal serupa. Akan tetapi yang dibahas oleh Nicodemus adalah kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan untuk menjadi ibu kota. Selain Nicodemus adapula Dian Hendriana yang menulis dalam Jurnal Politica dengan judul Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara. Namun tulisan Dian hanya sekedar membahas tentang hal-hal yang perlu dipenuhi untuk keberhasilan pembentukan ibu kota.

Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia maupun dunia. Beberapa negara di dunia, selain Indonesia, pernah melakukan hal tersebut. Proses memindahkan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perpindahan Ibu Kota Negara tentu harus didahului dengan analisis dan Kedua adalah proses pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut.

Dalam Konstitusi (UUD NRI 1945) satu naskah bahwa daerah jakarta tidak secara eksplisit ditetapkan sebagai Ibukota adanya pada turunan konstitusi, sprit inisiator dan pengubah undang-undang dasar bukan pada ibukota melainkan pada hal-hal yang secara general dan sudah menjadi ketentuan umum. Olehnya itu, kedudukan daerah ibukota negara tidak dituliskan tempat daerahnya dalam undang-undang dasar. Tidak dimuatnya dalam konstitusi ini membuat ibukota negara dengan mudah dapat dipindahkan diwilayah mana dan kapan saja tanpa perlu mengubah undang-undang dasar terlebih dahulu, jauh berbeda kedudukannya dengan negara kesatuan, kedaulatan rakyat dan negara hukum yang termaktub jelas dalam konstitusi.

Pemilihan Ibukota Negara (Nusantara) di kalimantan timur menjadi tonggak bersejarah perjalanan bangsa, pertama kalinya pemerintahan dan seluruh penunjangnya akan pindah dari Jakarta ke kalimantan timur (Penajem). Perlu diketahui bahwa penulis belum meneliti (empiris) secara lebih mendalam keadaan geografis, sosio-kultural, pertahanan-keamanan dsb, namun wilayah penajem kalimantan timur ini memiliki letak yang cukup strategis untuk mencapai semua wilayah terutama bagian timur Indonesia serta pemerintah akan lebih dekat dengan sumber daya alam dan masyarakat lokal.

Dengan Judul “Ibukota Negara (Nusantara) Gerbang Keadilan Dan Keabadian Indonesia”, penulis berupaya menyelaraskan akan pentingnya sebuah ibukota negara (nusantara) di penajem kalimantan timur dengan tujuan bernegara untuk mencapai keadilan selamanya. Next time, thank you.

Referensi:
– Jurnal masalah-masalah hukum (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/volume 51) nomor 4, dinamika ketatanegaraan pemindahan ibu kota negara indonesia dalam perspektif hukum: oktober 2022
– PPN/Bapennas RI, buku saku pemindahan ibukota negara: juli 2021
– Juliansyah Noor, Metode Penelitian: 2011
– Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia: 2005
– Herman Bakir, Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan: 2007
– Aristoteles, Nicomachean Ethics: 1566 edition

Budiarto Suselmen adalah peneliti, konsultan dan pengusaha. Selama dua tahun terakhir menulis dibeberapa media serta pada dua buku tematik (kontribusi indonesia untuk asean dan dunia). Ia dapat dihubungi diemail: artosulawesi@gmail.com