WMC|| , Batu – Kajati Jatim Prof (HCUA) Dr Mia Amiati, S.H., M.H., CMA., CSSL., pmenjadi pembicara pada acara Saresehan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025.
Pembahasan materi terkait dengan Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, khususnya yang terkait dengan Celah Korupsi Pada Proses Perizinan di Daerah.
Kajati Jatim menyampaiikan bahwa Mengapa Pencegahan Korupsi Penting?. karena Dampak Korupsi dapat menimbulkan beberapa hal yang buruk, antara lain :
Pertama, Kerugian Ekonomi.
Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan meningkatkan biaya transaksi.
Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik malah diselewengkan.
Kedua, Ketidakadilan Sosial. Korupsi memperburuk ketidaksetaraan sosial, memperlemah supremasi hukum, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat miskin menjadi korban utama karena akses mereka terhadap layanan dasar berkurang.
Ketiga, Kerusakan Lingkungan.
Praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Hutan ditebang secara ilegal, lahan dieksploitasi tanpa izin, dan pencemaran lingkungan meningkat.
“Pencegahan korupsi adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberantas korupsi, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Kajati Jatim.q
Adapun Celah Korupsi Pada Proses Perizinan di Daerah, antara lain dapat terjadi sebagai akibat dari:
1. Prosedur yang Rumit.
Proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit menciptakan peluang bagi petugas untuk meminta suap atau pungutan liar.
2. Kurangnya Pengawasan
Lemahnya pengawasan terhadap proses perizinan memungkinkan petugas untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi.
3. Diskresi yang Berlebihan
Kewenangan diskresi yang terlalu besar pada petugas memberikan peluang untuk menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan koruptif.
4. Konflik Kepentingan
Adanya hubungan dekat antara petugas perizinan dengan pengusaha atau pihak-pihak yang berkepentingan menciptakan potensi konflik kepentingan yang merugikan publik.
Proses perizinan di daerah seringkali menjadi sarang korupsi karena kompleksitas prosedur, kurangnya pengawasan, dan kewenangan diskresi yang berlebihan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistem perizinan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Contoh Kasus Korupsi dalam Proses Perizinan di Daerah
Kasus Suap Izin Pertambangan
Seorang kepala daerah menerima suap dari pengusaha pertambangan untuk mempermudah proses perizinan.
Akibatnya, kerusakan lingkungan yang parah terjadi dan masyarakat setempat kehilangan mata pencaharian.
Kasus Pungutan Liar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Petugas perizinan meminta pungutan liar kepada masyarakat yang ingin mengurus IMB. Akibatnya, biaya pembangunan meningkat dan masyarakat enggan mengurus izin.
Kasus Pemalsuan Dokumen Perizinan. Pengusaha menggunakan dokumen perizinan palsu untuk melakukan kegiatan ilegal seperti penebangan hutan dan penambangan tanpa izin. Akibatnya, sumber daya alam dirusak dan negara mengalami kerugian besar.
“Studi kasus ini menunjukkan betapa merusaknya korupsi dalam proses perizinan di daerah. Untuk mencegah kasus serupa terulang, diperlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan reformasi sistem perizinan yang transparan dan akuntabel,” terang Kajati Mia Amiati.
Kajati Jatim juga menerangkan bahwa untuk mencegah korupsi dalam pemberian perizinan, tata kelola pemerintahan harus diperbaiki secara menyeluruh.
Prosedur perizinan harus disederhanakan, sistem perizinan harus didigitalisasi, pengawasan harus diperketat, dan penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan praktik korupsi. Dengan advokasi, edukasi, dan pelaporan, mereka dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Dapat disimpulkan bahwa pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Dengan komitmen yang kuat, tindakan yang terkoordinasi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat mencapai Indonesia yang bebas korupsi.
“Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memperkuat lembaga anti-korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan,” pungkas Kajati Jatim Mia Amiati. @red/gat
