banner 728x90

Aboe Bakar: Belajar dari Kasus Penyadapan Presiden, Sistem Audit Trail Harus Dikunci dalam UU Penyadapan

Img 20261117 Wa0012(1)
banner 120x600

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengunci aspek pengamanan teknis alat sadap dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026) untuk menyerap masukan terkait penyusunan regulasi tersebut.

Aboe Bakar menyoroti adanya celah penyalahgunaan akses serta penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang sempat terungkap dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden baru-baru ini. Menurutnya, kelemahan teknis semacam itu tidak boleh lagi terulang dan harus diantisipasi secara ketat melalui payung hukum setingkat undang-undang.

“Mengingat adanya celah penyalahgunaan akses dan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal baru-baru ini, aspek teknis perlu dikunci dalam undang-undang,” ujar Aboe Bakar dalam rapat tersebut.

Dalam forum tersebut, Politikus PKS ini secara khusus meminta pandangan Baintelkam mengenai perumusan protokol keamanan (protocol security) pada sistem penyadapan yang digunakan aparat. Ia mempertanyakan mekanisme pencegahan agar tidak ada pihak yang bisa memasukkan target penyadapan secara sembarangan tanpa prosedur sah.

“Langkah pengamanan teknis atau protocol security apa yang diusulkan Baintelkam agar sebuah nomor atau target tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem seperti LIMS tanpa otorisasi yang sah?” tegasnya.

Lebih lanjut, Aboe Bakar menilai sistem rekam jejak digital (audit trail) memegang peranan vital untuk menjamin akuntabilitas setiap operasi penyadapan. Ia mendesak agar desain sistem audit trail ke depan dibuat bersifat permanen sehingga tidak bisa diutak-atik oleh siapa pun di internal institusi.

“Bagaimana merancang sistem audit trail atau rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi atau dihapus oleh operator maupun pejabat internal sekalipun (immutable log)?” tanya Aboe Bakar menutup pernyataannya.

Masukan dari Baintelkam terkait pengamanan teknis dan penguncian sistem audit trail ini nantinya akan menjadi bahan krusial bagi Komisi III DPR RI dalam merumuskan pasal-pasal pengawasan pada draf RUU Penyadapan.