BALI – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendorong kebijakan moratorium pendirian kampus baru di wilayah Bali Selatan. Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan di Pulau Dewata.
Menurut Demer, pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, ia menyoroti ketimpangan distribusi perguruan tinggi di Bali yang saat ini masih terpusat di wilayah selatan, khususnya Denpasar dan Badung.
“Distribusi kampus di Bali belum merata. Denpasar dan Badung menjadi pusat konsentrasi perguruan tinggi, sementara wilayah seperti Karangasem dan Jembrana masih tertinggal,” ujar Demer.
Berdasarkan data yang dihimpun, Denpasar memiliki lebih dari 30 perguruan tinggi dan puluhan lembaga pelatihan kerja (LPK), sementara Badung sekitar 15 perguruan tinggi. Sebaliknya, Karangasem dan Jembrana masing-masing memiliki kurang dari lima perguruan tinggi dengan fasilitas pelatihan yang terbatas.
Ketimpangan ini turut berdampak pada rata-rata lama sekolah masyarakat. Di Denpasar dan Badung, angka tersebut telah mencapai lebih dari 11 tahun. Namun di Karangasem hanya sekitar 6,98 tahun dan Jembrana 8,71 tahun.
Demer menilai kondisi tersebut mempertegas urgensi kebijakan pemerataan pendidikan. Konsentrasi kampus di Bali Selatan dinilai tidak hanya mendorong urbanisasi berlebihan, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap tata ruang serta memperlebar kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah.
Sebagai solusi, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu mengusulkan moratorium pendirian kampus baru di Bali Selatan, sekaligus mendorong pembangunan kampus ke wilayah timur dan barat Bali.
“Kita perlu mengarahkan pembangunan kampus ke daerah seperti Karangasem dan Jembrana. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah,” tegasnya.
Demer juga mencontohkan keberhasilan pemindahan kampus Universitas Udayana dari Denpasar ke Jimbaran pada era 1980-an. Kebijakan tersebut terbukti menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di kawasan Jimbaran.
“Kehadiran kampus memicu tumbuhnya usaha kos, kuliner, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur seperti underpass Simpang UNUD,” jelasnya.
Ia menilai, kebijakan serupa dapat diterapkan di Karangasem dan Jembrana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat integrasi wilayah Bali secara menyeluruh.
“Karangasem punya potensi besar untuk berkembang maju. Dengan kehadiran kampus, akan terbuka peluang baru bagi masyarakat setempat,” pungkas Demer.
