Breaking News
Hadiri Peresmian Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lembaga Cegah TPPO-PMI Ilegal Kodim 0817/Gresik Antar Ratusan Kader Ansor dan Banser ke Surabaya untuk Ikuti Apel Akbar Mendagri Tekankan Bupati dan Wali Kota Berperan Penting dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih* Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diketahui, saat ini pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit. Hal itu disampaikan Mendagri kepada awak media usai acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin (14/4/2025). “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peran bupati menjadi penting,” jelasnya. Mendagri menegaskan, bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi. Pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang dapat menjadi acuan Pemda dalam memanfaatkan BTT untuk mendukung pembentukan koperasi. “Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya tidak ragu-ragu [menggunakan BTT],” ujar Mendagri. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Dirinya meminta kepala desa agar segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dia menegaskan, pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. “Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang,” jelasnya. Sebagai informasi, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang merupakan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, dalam rapat itu hadir di antaranya Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta pejabat terkait lainnya. Forum itu juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah. Puspen Kemendagri Sosialisasi Sekolah Unggul Garuda, Sekjen Kemendagri Ajak Pemda Aktif Usulkan Lokasi Pembangunan Wamendagri Bima Dorong Provinsi Sulteng Sinergi dan Akselerasi Sukseskan Program Swasembada Pangan
banner 728x90

Legislator Apresiasi Sinergi Polri dalam Pengamanan Arus Mudik dan Fokus Pasca-Lebaran

Img 20250413 Wa0093
banner 120x600

WMC|| Jakarta. Keberhasilan pengamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 menuai apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Ia menilai kerja keras Polri bersama TNI, Kementerian Perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya berhasil menciptakan mudik yang lancar, aman, dan terkendali.

“Tahun ini arus mudik berjalan sangat lancar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh kemacetan dan insiden. Ada peningkatan signifikan yang patut kita apresiasi,” kata Rudianto di Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan dan program strategis yang diterapkan Korlantas Polri. Di antaranya adalah penerapan skema rekayasa lalu lintas seperti contraflow, one way lokal dan nasional, serta penyediaan jalur alternatif di titik-titik rawan kepadatan.

Data Korlantas menunjukkan adanya penurunan angka kecelakaan hingga 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan mudik 2025.

Selain rekayasa lalu lintas, kelancaran mudik juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan masa libur lebih panjang. Hal ini membantu mengurai penumpukan kendaraan di waktu yang bersamaan.

“Program mudik gratis dari pemerintah maupun swasta juga efektif menekan jumlah kendaraan pribadi yang memadati jalur utama,” tambah Rudianto.

Polri juga mengandalkan teknologi canggih dalam mendukung operasional lapangan, seperti pemantauan melalui CCTV, penggunaan *body cam*, sistem navigasi GPS kendaraan, serta platform manajemen keselamatan lalu lintas berbasis digital.

Penggunaan sistem seperti e-Turjawali, algoritma road safety, dan digital map Jasamarga turut membantu pengambilan keputusan secara real-time selama puncak arus mudik.(@red