Breaking News
Tinjau GT Banyudono dan Exit Tol Taman Martani, Kakorlantas Tekankan Kolaborasi Pengelolaan Lalu Lintas Sambut Libur Paskah Polres Blitar Gelar Patroli KRYD Polisi Patroli P2B Dukung Program Ketahanan Pangan Respon Cepat Laporan Warga Polisi Berhasil Ringkus Tersangka Curanmor di Pacitan Kejati Jatim Gelar Monev Penanganan Perkara Tipidsus dan Pemulihan Kerugian Negara WMC|| Surabaya – Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H., didampingi jajaran Kepala Seksi (Kasi) di Bidang Pidsus Kejati Jatim menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait penanganan perkara tindak pidana khusus. Fokus utama dalam Monev kali ini adalah progres penanganan perkara Tipidsus yang sedang berjalan serta upaya tindak penyelesaian tunggakan uang pengganti lanjut. Dimana acara berlangsung di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jatim pada hari Rabu (16/04/2025) Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penanganan perkara Tipidsus, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mencari solusi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan pemulihan kerugian negara. Aspidsus Kejati Jatim memimpin langsung memutar Monev, dengan dilanjutkan kelancaran laporan rinci dari masing-masing Kasi terkait perkembangan perkara yang ditangani. Dalam arahannya, Aspidsus Kejati Jatim menekankan pentingnya kerja keras, ketelitian, dan profesionalisme dalam menangani setiap perkara Tipidsus. Beliau juga menyoroti perlunya strategi yang efektif dalam menjamin penyelesaian tunggakan uang pengganti, mengingat hal tersebut merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. “Kita harus terus memacu kinerja dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Selain penuntasan perkara pokok, perhatian khusus juga harus diberikan pada upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti,” tegas Aspidsus Kejati Jatim. Lebih lanjut, dalam Monev ini juga membahas mengenai kendala-kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara Tipidsus. Sesi diskusi dan brainstorming dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hebatnya, melalui kegiatan Monev yang rutin dilaksanakan ini, Bidang Pidsus Kejati Jatim dapat terus meningkatkan kinerja dalam anggota tindak pidana khusus dan secara optimal melakukan pemulihan aset negara. Langkah-langkah konkret dan terukur akan terus diimplementasikan untuk memastikan setiap perkara Tipidsus diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan. @red.gat
banner 728x90

Taufan Pawe Menyindir Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid

Tp
banner 120x600

WartaMerdeka.com-Bone – Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufan Pawe (TP) menyindir Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid (NH) seolah menjadi penentu Golkar di Pilgub Sulsel. NH membalas sindiran itu dengan menuding TP tidak memahami aturan partai.

“Memalukan itu, tidak ngerti anggaran dasar dan aturan organisasi. Saya kan Wakil Ketua Tim Pilkada Pusat, dan Golkar itu kolektif kolegial. Saya malu sebenarnya ada Ketua Golkar yang tidak ngerti organisasi,” kata Nurdin Halid kepada WartaMerdeka.com, Jumat (6/4/2024) malam.

NH mengaku berhak mengomentari kondisi Golkar di tiap daerah termasuk soal Pilkada. Dia menegaskan kembali posisinya sebagai pengurus DPP Golkar.

“Saya berkomentar secara global, itu hak saya. Saya DPP kok, kalau pun mencampuri DPD I (Golkar Sulsel) itu sesuatu yang wajar bagi saya karena saya Wakil Ketua Umum DPP Golkar, dan saya Wakil Ketua Tim Pilkada Pusat,” katanya.

Dia lantas menyinggung kinerja TP selama memimpin Golkar Sulsel. Menurut NH, TP juga wajib bertanggung jawab atas berkurangnya perolehan suara yang diraih partai pohon beringin saat Pileg 2024 di Sulsel.

Bone saja dari 9 kursi menjadi 6 kursi, dari Ketua DPRD menjadi Wakil Ketua DPRD, kemudian beberapa daerah lain lagi. Jangan lihat kursi DPRD provinsi bertambah, dan itu bukan hitungan keberhasilan. Apalagi hilang Ketua DPRD Sulsel, itu keterpurukan,” tuturnya.

NH meminta agar TP melakukan introspeksi atas kinerja Golkar Sulsel. Dia juga mendorong agar Golkar Sulsel melakukan konsolidasi menjelang Pilkada.

“TP selaku Ketua Golkar tidak usah menyalahkan orang lain, konsolidasi saja sekarang dari keterpurukan Partai Golkar Sulsel. Sekarang ini bukan waktunya saling menyalahkan, introspeksi diri agar Golkar Sulsel bisa bangkit dari keterpurukan. Tantangan Pilkada ini tidak ringan, begitu rekrutmen tidak sesuai dengan harapan bahaya bagi Golkar,” jelasnya

Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe menyindir NH tidak memiliki kapasitas soal gambarannya di Pilgub Sulsel. Dia menegaskan dirinya lebih berkompeten untuk mengeluarkan pernyataan sebagai ketua Golkar Sulsel terkait Pilgub Sulsel.

“Saya rasa statement-nya Nurdin Halid itu tidak dalam kapasitasnya. Saya lebih berkompeten mengeluarkan statement sebagai ketua DPD I yang punya kemampuan menilai daripada dia,” ujar Taufan Pawe, Rabu (4/4) malam.

Taufan Pawe lantas mengungkit posisi Nurdin Halid di DPP Golkar sebagai wakil ketua bidang pratama. Dia mengaku tertawa jika Nurdin Halid selalu menampakkan dirinya seolah sebagai penentu kebijakan di Golkar Sulsel.

“Dia hanya wakil ketua bidang pratama, itu surat-surat namanya pratama. Saya ketawa juga kenapakah selalu menampilkan dirinya sebagai penentu, penilai, dan lain-lain sebagainya,” katanya.

(Rahman)