JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu instrumen yang dinilai potensial untuk dikembangkan adalah obligasi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Gagasan tersebut disampaikan Adde Rosi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan maupun memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I tersebut, pemerintah daerah perlu mulai mempertimbangkan berbagai sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan publik dapat terpenuhi.
“Kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap harus dipenuhi meskipun terjadi pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif,” tulis Adde Rosi sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya.
Obligasi daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat dipertimbangkan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Melalui mekanisme penerbitan surat utang daerah, pemerintah dapat menghimpun dana dari investor untuk membiayai proyek pembangunan yang telah direncanakan dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada transfer anggaran pusat, tetapi juga mampu mengoptimalkan berbagai potensi pembiayaan yang tersedia melalui mekanisme keuangan yang legal dan bertanggung jawab.
Dalam konteks tersebut, obligasi daerah dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan sarana pelayanan publik, hingga berbagai proyek strategis yang memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian daerah.
Meski demikian, penerapannya membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, terutama dari sisi kapasitas fiskal, perencanaan proyek, transparansi, dan kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Jangan sampai instrumen yang seharusnya mempercepat pembangunan justru menimbulkan persoalan baru berupa beban utang yang tidak terkelola dengan baik.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat XI, Ferdiansyah, turut menyoroti pentingnya penguatan regulasi obligasi daerah. Ia menjelaskan bahwa instrumen tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam sistem keuangan Indonesia, bahkan telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda.
Namun, menurut Ferdiansyah, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar penerapan obligasi daerah memiliki landasan hukum, kepastian mekanisme, serta sistem pengelolaan yang jelas.
Dorongan dari kedua legislator Partai Golkar ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dan adaptif menghadapi tantangan fiskal. Kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan perlu diiringi dengan tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel.
Pada akhirnya, pembangunan daerah harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pelayanan publik terabaikan. Pemerintah daerah perlu memiliki keberanian melakukan terobosan, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembiayaan memberikan manfaat dan tidak membebani generasi mendatang.








