JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ashari Tambunan, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Upaya penanggulangan bencana dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi harus mengutamakan pencegahan, kesiapan, dan perlindungan keselamatan masyarakat.
Menurut Ashari, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang membutuhkan sistem penanggulangan yang terencana, terintegrasi, dan responsif. Karena itu, BNPB bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan seluruh perangkat mitigasi berjalan optimal, mulai dari pemetaan risiko, edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat.
“Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi, ketika bencana berlangsung, maupun setelah masyarakat memasuki masa pemulihan,” kata Ashari kepada wartawan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ashari menjelaskan, salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius yakni penguatan sistem peringatan dini atau early warning system. Di mana, lanjutnya, informasi potensi bencana harus dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
“Peringatan dini tidak cukup hanya tersedia melalui perangkat teknologi. Pemerintah juga perlu memastikan informasi tersebut menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Jalur komunikasi, mekanisme evakuasi, lokasi pengungsian, serta petugas di lapangan harus dipersiapkan agar masyarakat dapat mengambil langkah penyelamatan secara tepat waktu,” papar Ashari.
Selain sistem peringatan dini, Ashari juga menyoroti pentingnya kesiapan anggaran penanggulangan bencana. Menurutnya, ketersediaan anggaran darurat harus didukung mekanisme pencairan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga pemerintah tidak mengalami keterlambatan dalam memberikan bantuan ketika terjadi bencana.
Kebutuhan logistik, makanan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, serta sarana evakuasi harus menjadi bagian dari perencanaan kesiapsiagaan. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengalami musibah justru kembali menghadapi kesulitan karena lambatnya distribusi bantuan dan tidak siapnya fasilitas penanganan darurat.
“Perlindungan kelompok rentan juga perlu menjadi perhatian khusus. Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, serta masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan khusus harus memperoleh perlindungan memadai selama proses evakuasi dan berada di tempat pengungsian,” ujar Ashari.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, pengelolaan tempat pengungsian harus memperhatikan kelayakan fasilitas, sanitasi, ketersediaan air bersih, kebutuhan pangan, layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap keamanan dan martabat para pengungsi.
Ashari juga mengingatkan, penanggulangan bencana tidak berhenti ketika status tanggap darurat berakhir. Pemerintah harus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik, termasuk pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, infrastruktur umum, serta sarana pelayanan kesehatan.
“Tidak kalah penting, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak harus menjadi bagian dari kebijakan pascabencana. Banyak warga kehilangan pekerjaan, lahan pertanian, tempat usaha, bahkan sumber penghidupan akibat bencana. Karena itu, diperlukan program pemulihan ekonomi, bantuan bagi pelaku usaha kecil, serta dukungan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas produktif,” ungkap Ashari.
Menurut Ashari, penguatan mitigasi harus diikuti evaluasi terhadap tata kelola kebencanaan. Koordinasi antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan saat situasi darurat.
Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI sendiri memiliki peran pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk mengevaluasi kesiapan kelembagaan, efektivitas penggunaan anggaran, distribusi bantuan, serta pelaksanaan program perlindungan masyarakat terdampak.
“Melalui fungsi pengawasan tersebut, Komisi VIII dapat mendorong agar kebijakan dan program BNPB benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam penanganan bencana sebelumnya sehingga menjadi bahan perbaikan kebijakan ke depan,” ucapnya.
Ashari memandang, tantangan kebencanaan ke depan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Perubahan pola cuaca, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, kerentanan kawasan permukiman, serta persoalan tata ruang dan lingkungan perlu menjadi bagian dari perencanaan mitigasi nasional dan daerah.
“Pemerintah daerah juga harus dilibatkan secara aktif karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wilayah masing-masing. Penguatan kapasitas BPBD, relawan kebencanaan, aparatur desa, serta komunitas masyarakat menjadi langkah penting untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana,” usulnya.
Ashari juga menegaskan. upaya membangun Indonesia tangguh bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BNPB. Namun, terangnya, perlu kerja bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kesiapan menghadapi bencana harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar menjadi perhatian ketika musibah telah terjadi.
Ashari berharap BNPB terus meningkatkan kualitas mitigasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap kebijakan penanggulangan bencana berorientasi pada keselamatan dan kepentingan masyarakat.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah memberikan bantuan setelah bencana, tetapi juga dari seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi dan berapa banyak nyawa masyarakat yang dapat diselamatkan,” pungkasnya.








