JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka Baco Kady, menyoroti perlunya kajian komprehensif terhadap potensi dan tantangan pembangunan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hal ini mencuat setelah Komisi V DPR RI menerima audiensi dari Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, pada Senin, 6 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis yang dinilai mendesak untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Namun di balik besarnya potensi, sejumlah persoalan mendasar juga terungkap, mulai dari keterbatasan akses jalan menuju destinasi wisata hingga belum meratanya konektivitas antarwilayah.
Hamka menilai, kondisi ini perlu dilihat secara lebih mendalam agar pembangunan tidak hanya bersifat tambal sulam, melainkan benar-benar menjawab akar persoalan di lapangan.
“Pak Bupati menyampaikan secara langsung kebutuhan pembangunan di Kuningan. Ini penting, karena daerah ini punya kekayaan alam luar biasa yang harus kita jaga sekaligus kembangkan. Infrastruktur menjadi pintu masuk agar potensi itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hamka.
Secara investigatif, Kuningan diketahui memiliki sejumlah kawasan unggulan seperti wisata pegunungan dan konservasi alam yang berpotensi menjadi magnet wisata nasional. Namun, sejumlah pihak menilai pengelolaan potensi tersebut belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan yang belum memadai serta minimnya fasilitas penunjang.
Selain itu, isu keberlanjutan juga menjadi perhatian. Pengembangan pariwisata tanpa perencanaan matang berisiko menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama di kawasan yang sensitif secara ekologis. Oleh karena itu, Hamka menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data.
“Sebagai bagian dari Partai Golkar, kami memiliki semangat yang sama, yaitu memastikan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat. Aspirasi ini tentu akan kami kawal dan perjuangkan di tingkat pusat,” tegasnya.
Lebih jauh, hasil penelusuran terhadap kebutuhan daerah menunjukkan bahwa Kuningan tidak hanya memerlukan pembangunan fisik, tetapi juga penguatan perencanaan wilayah, sinkronisasi program pusat-daerah, serta pengawasan pelaksanaan proyek agar tepat sasaran.
Pengamat pembangunan daerah menilai, tanpa pengawasan ketat, proyek infrastruktur berisiko tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bahkan, dalam beberapa kasus di daerah lain, pembangunan yang tidak terintegrasi justru menimbulkan inefisiensi anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Hamka menyatakan bahwa Komisi V DPR RI akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap usulan pembangunan yang diajukan, termasuk memastikan kesiapan teknis dan dampak jangka panjangnya.
“Pengembangan pariwisata harus berbasis keberlanjutan. Jangan sampai pembangunan justru merusak alam yang menjadi daya tarik utama. Ini harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPR RI memiliki peran penting dalam mengawal setiap aspirasi daerah agar tidak hanya berhenti di tingkat wacana, tetapi benar-benar terealisasi melalui kebijakan dan penganggaran yang tepat.
“Pada akhirnya, yang kita bela adalah kepentingan rakyat. Kita ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Kuningan dinilai berada di persimpangan penting: antara menjadi kawasan wisata unggulan berbasis alam atau justru tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur dan perencanaan. Hasil dari pengawalan kebijakan ke depan akan sangat menentukan arah pembangunan daerah tersebut.
