JAKARTA – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menilai eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sebagai ancaman serius bagi stabilitas global. Ia mengingatkan bahwa situasi yang terus memanas berpotensi memicu krisis yang lebih luas, tidak hanya di kawasan, tetapi juga berdampak hingga ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Dalam keterangannya, Habib Aboe menyoroti bahwa konflik yang berlarut, terutama di wilayah Gaza, telah memasuki fase yang mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi serius dari komunitas internasional.
“Kita melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Dunia tidak boleh membiarkan konflik ini terus bereskalasi tanpa upaya nyata untuk menghentikannya,” kata Habib Aboe Senin (7/4/2026).
Desak Penghentian Agresi dan Peran Global
Menurutnya, langkah paling mendesak saat ini adalah penghentian seluruh bentuk kekerasan serta dorongan kuat menuju gencatan senjata permanen. Ia menilai, tanpa langkah konkret, konflik berpotensi meluas menjadi krisis geopolitik yang lebih kompleks.
Habib Aboe juga mengkritik respons sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Donald Trump, yang dinilai belum menunjukkan kepemimpinan global yang mampu meredakan ketegangan.
“Diperlukan sikap yang lebih bijak dan mengedepankan kemanusiaan, bukan justru memperkeruh keadaan,” tegas Habib Aboe.
Kritik Ketimpangan Hukum Internasional
Ia menilai bahwa salah satu akar persoalan adalah penerapan hukum internasional yang tidak konsisten. Dalam banyak kasus, kata dia, negara-negara besar kerap mendapatkan perlakuan berbeda dibanding negara lain, sehingga menciptakan ketidakadilan global.
Hal ini, lanjutnya, memperpanjang konflik dan memperbesar penderitaan warga sipil yang menjadi korban utama.
“Standar ganda ini harus dihentikan. Semua negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum internasional,” ujarnya.
Dorong Diplomasi Parlemen Lebih Agresif
Sebagai anggota BKSAP, ia menegaskan pentingnya peran diplomasi parlemen dalam merespons situasi global. Ia mendorong pembentukan dan penguatan kaukus parlemen internasional yang berfokus pada penyelesaian konflik dan perdamaian dunia.
Menurut Habib Aboe, parlemen memiliki posisi strategis untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan menekan pemerintah di berbagai negara agar mengambil langkah damai.
“Diplomasi tidak hanya tugas pemerintah. Parlemen juga harus aktif di forum internasional untuk mendorong perdamaian,” terang Habib Aboe.
Waspadai Dampak Ekonomi ke Dalam Negeri
Selain aspek geopolitik, Aboe Bakar juga menggarisbawahi dampak ekonomi yang mulai terasa akibat konflik tersebut. Ia menyebut potensi lonjakan harga minyak dunia sebagai salah satu risiko nyata yang dapat memicu tekanan inflasi di Indonesia.
Kondisi ini, menurutnya, bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif, seperti memperkuat subsidi energi yang tepat sasaran, mempercepat transisi energi, serta menjaga stabilitas pasokan pangan.
“Pemerintah harus sigap. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat kalau tidak diantisipasi,” ujarnya.
Apresiasi Respons Pemerintah
Di tengah situasi global yang tidak menentu, Habib Aboe Bakar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya cukup responsif dalam menyikapi dinamika internasional.
Ia menilai pendekatan pemerintah menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi terhadap perdamaian dunia.
“Setidaknya kita tidak diam. Ada langkah-langkah yang diambil dan masukan dari berbagai pihak juga sudah dihimpun,” pungkasnya.
