JAKARTA – Tekanan terhadap infrastruktur di Bali dinilai kian mendekati batas kapasitas. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengingatkan bahwa lonjakan wisatawan, pertumbuhan penduduk, dan ekspansi kawasan ekonomi tidak diimbangi dengan perencanaan transportasi yang terintegrasi.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah, ia menilai Bali belum memiliki peta jalan (roadmap) komprehensif yang mampu memproyeksikan kebutuhan mobilitas 10–20 tahun ke depan. Akibatnya, berbagai kebijakan infrastruktur berjalan parsial dan kurang saling terhubung.
“Perkembangan Bali sangat cepat, tetapi tidak diikuti dengan perencanaan yang membaca masa depan. Ini yang harus segera dibenahi,” kata Ridwab seperti disampaikan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Data Tekanan Mobilitas: Kendaraan Naik, Jalan Terbatas
Secara faktual, panjang jaringan jalan di Bali relatif terbatas dibanding pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun. Di wilayah selatan seperti Denpasar–Badung, rasio kendaraan terhadap kapasitas jalan sudah menunjukkan gejala jenuh, terutama pada jam sibuk dan musim liburan.
Kondisi ini diperparah oleh:
1. Ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi
2. Minimnya angkutan massal berbasis rel
3. Konektivitas antar simpul transportasi yang belum efisien
Ridwan menilai, tanpa intervensi strategis, kemacetan kronis akan menjadi “biaya tersembunyi” yang menekan produktivitas dan daya saing pariwisata Bali.
Bandingkan dengan Negara Kecil yang Lebih Siap
Ia mencontohkan bagaimana Singapura dan Malaysia mampu mengelola kepadatan melalui transportasi publik terintegrasi, mulai dari MRT, LRT, hingga sistem bus yang terkoneksi dalam satu tiket dan jaringan.
Menurutnya, Bali perlu mengadopsi pendekatan serupa, bukan sekadar menambah jalan baru.
“Negara dengan wilayah kecil saja bisa mengatur kepadatan. Bali seharusnya juga bisa, asal ada perencanaan terpadu,” tegasnya.
Skema Transportasi Terpadu yang Didorong
Ridwan mendorong pemerintah menyusun sistem transportasi multi-moda dengan pendekatan satu kesatuan jaringan. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis:
1. Kereta perkotaan dan bawah tanah untuk mengurai kepadatan di kawasan wisata utama
2. Reaktivasi jalur rel untuk konektivitas antarkabupaten
3. Integrasi pelabuhan dan transportasi laut untuk distribusi wisata dan logistik
4. Optimalisasi bandara sebagai simpul mobilitas internasional
5. Penataan angkutan jalan berbasis sistem, bukan individual
Ia menekankan bahwa integrasi bukan hanya soal fisik infrastruktur, tetapi juga mencakup sistem tiket, jadwal, hingga tata kelola antarinstansi.
Ancaman Nyata Jika Tidak Dibenahi
Menurutnya, tanpa pembenahan serius, Bali menghadapi sejumlah risiko:
1. Penurunan kualitas pengalaman wisatawan
2. Kemacetan berkepanjangan yang merugikan ekonomi lokal
3. Tekanan lingkungan akibat emisi kendaraan
4. Ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan utara
Ridwan menutup dengan dorongan agar pemerintah pusat dan daerah segera menyusun master plan berbasis data dan proyeksi, sehingga Bali tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga berkelanjutan.
“Kuncinya ada pada perencanaan transportasi terpadu. Kalau ini tidak disiapkan sekarang, kita akan tertinggal dan menghadapi masalah yang lebih besar di masa depan,” pungkasnya.
