JAKARTA – Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menegaskan bahwa pengelolaan dam haji di dalam negeri merupakan langkah strategis yang tidak hanya memastikan kesempurnaan ibadah jemaah, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi umat secara luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Sodik dalam audiensi bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Jakarta, Kamis (9/4/2026), yang membahas penguatan tata kelola dam bagi jemaah Indonesia.
Sodik: Dam Harus Dikelola Profesional dan Berdampak
Dalam penekanannya, Sodik menegaskan bahwa BAZNAS telah memiliki pengalaman dan sistem yang matang dalam mengelola dam, sehingga dapat menjamin aspek syariat sekaligus manfaat sosialnya.
“BAZNAS sudah berpengalaman dalam tata kelola dam. Ini bukan hal baru bagi kami. Sistemnya sudah tertata, prosedurnya jelas, dan pengawasannya ketat,” tegas Sodik.
“Yang kami dorong bukan hanya sah secara ibadah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dam harus menjadi instrumen pemberdayaan,” lanjutnya.
Dimensi Ganda: Ibadah dan Pemberdayaan
Sodik menekankan bahwa konsep dam yang difasilitasi BAZNAS memiliki dimensi ganda—spiritual dan ekonomi. Hewan dam yang disalurkan berasal dari peternak lokal, khususnya pelaku UMKM binaan.
“Ini bukan sekadar penyembelihan hewan. Di dalamnya ada peternak kecil yang diberdayakan, ada distribusi daging untuk masyarakat yang membutuhkan. Inilah wajah ibadah yang membawa maslahat luas,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan ini menjadikan ibadah haji tidak berhenti pada ritual, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional berbasis umat.
Transparansi Jadi Pilar Utama
Sodik juga menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana umat, termasuk dam haji.
“Kami menjaga transparansi dari awal hingga akhir. Jemaah mendapatkan konfirmasi pembayaran, bukti pemotongan, hingga laporan penyaluran. Semua bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
“Bahkan kami menerbitkan sertifikat bagi mudhohi sebagai bukti bahwa ibadahnya telah ditunaikan dengan baik,” tambahnya.
Ajak Jemaah Percaya pada Lembaga Resmi
Dalam kesempatan tersebut, Sodik secara khusus mengajak para jemaah haji Indonesia untuk mempercayakan pengelolaan dam kepada lembaga resmi negara.
“Kalau penyelenggaraan hajinya oleh pemerintah, maka pengelolaan damnya juga sebaiknya melalui lembaga resmi pemerintah seperti BAZNAS. Ini soal kepercayaan dan akuntabilitas,” tegasnya.
Ia menilai, pengelolaan yang terpusat dan terstandar akan meminimalkan potensi penyimpangan serta memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Perluasan Kolaborasi Ke Depan
Lebih jauh, Sodik membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara BAZNAS dan Kemenhaj, tidak hanya pada aspek dam, tetapi juga zakat, infak, dan sedekah dari para jemaah.
“Ke depan, kolaborasi ini bisa diperluas. Potensi zakat, infak, dan sedekah dari jemaah haji sangat besar jika dikelola secara optimal dan sesuai syariat,” ungkapnya.
Dengan pendekatan tersebut, Sodik optimistis bahwa pengelolaan ibadah haji dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan umat, sekaligus memperkuat peran negara dalam menghadirkan keadilan sosial.
“Ibadah yang baik adalah yang memberi manfaat. Dan kami ingin memastikan dam haji menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar kewajiban,” pungkasnya.
