MEDAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulawesi Selatan I, Hamka Baco Kady, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara saat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kota Medan. Ia menilai, besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat harus sebanding dengan kualitas dan dampak yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Dalam keterangannya, Hamka menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi kunci dalam jaringan konektivitas nasional, terutama karena perannya sebagai pusat distribusi barang dan jasa di wilayah barat Indonesia. Dengan dukungan proyek strategis seperti jalan tol Trans Sumatera, pengembangan akses menuju kawasan Danau Toba, serta peningkatan infrastruktur transportasi, provinsi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi regional. Namun, realisasi di lapangan dinilai masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi.
Berdasarkan hasil peninjauan dan masukan dari berbagai pihak, masih ditemukan sejumlah kendala seperti belum meratanya kualitas jalan nasional di beberapa kabupaten/kota, perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung logistik, serta keterlambatan dalam penyelesaian beberapa proyek. Kondisi ini dinilai dapat menghambat kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Di Kota Medan sendiri, permasalahan infrastruktur perkotaan menjadi perhatian serius. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, Medan menghadapi tekanan besar dari pertumbuhan kendaraan yang pesat, sementara kapasitas jalan belum mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, persoalan drainase yang belum optimal masih menyebabkan genangan air di sejumlah titik saat hujan deras, yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Beberapa ruas jalan juga terpantau mengalami penurunan kualitas, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan terencana.
Hamka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada target fisik, tetapi harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa program infrastruktur yang dijalankan pemerintah pusat benar-benar efektif. Jangan hanya selesai secara fisik, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi V memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Pengawasan DPR tidak hanya melihat progres pekerjaan, tetapi juga kualitas hasilnya. Infrastruktur yang dibangun harus tahan lama, tepat guna, dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” kata Hamka.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan hasil pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, program yang dirancang berpotensi tidak berjalan maksimal atau bahkan tumpang tindih.
Hasil kunjungan kerja ini, lanjut Hamka, akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama kementerian terkait, sekaligus dasar untuk mendorong perbaikan kebijakan ke depan. Ia berharap, berbagai catatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara benar-benar mampu meningkatkan daya saing daerah.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur harus memperlancar mobilitas, menekan biaya logistik, dan membuka peluang ekonomi baru. Itu yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPR,” pungkasnya.
