JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil langkah restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beban fiskal jangka panjang jika tidak dihitung secara matang.
Menurut Amin, proyek kereta cepat Whoosh tetap perlu dijaga keberlanjutannya sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Namun, ia menekankan bahwa setiap keputusan harus berbasis pada prinsip kehati-hatian fiskal dan tata kelola yang baik.
“Jangan sampai negara justru menanggung risiko besar tanpa kejelasan arah perbaikan bisnisnya,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Soroti Peran Pemerintah dalam Skema Penyelamatan
Amin menilai, jika pemerintah melalui Kementerian Keuangan masuk lebih jauh dalam skema penyelamatan atau pengelolaan KCIC, maka harus ada pembenahan mendasar. Ia menegaskan bahwa perbaikan tidak cukup hanya pada sisi keuangan, tetapi juga menyentuh aspek operasional dan strategi bisnis.
“Masuknya pemerintah harus dibarengi dengan perubahan model bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar langkah pengambilalihan tidak sekadar memindahkan risiko ke negara, tanpa adanya jaminan bahwa proyek tersebut akan mampu memberikan keuntungan atau setidaknya beroperasi secara mandiri.
Evaluasi Cost Overrun dan Kinerja Operasional
Selain itu, Amin juga menyoroti pembengkakan biaya (cost overrun) yang terjadi dalam proyek tersebut. Ia meminta agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di proyek infrastruktur lainnya.
Di sisi operasional, ia menekankan pentingnya peningkatan jumlah penumpang serta efisiensi layanan agar kereta cepat Whoosh tidak terus bergantung pada dukungan negara.
“Kalau tingkat keterisian rendah, tentu akan sulit mencapai keberlanjutan. Maka inovasi layanan dan efisiensi harus jadi prioritas,” katanya.
DPR Akan Kawal Ketat
Amin menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan mengawasi secara ketat setiap kebijakan terkait restrukturisasi KCIC. Ia memastikan, DPR akan mendorong agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel kepada publik.
“Prinsipnya jelas, proyek ini harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa membebani APBN secara berlebihan,” pungkasnya.
