JAKARTA — Anggota DPR RI yang juga Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lengah menyikapi dinamika konflik antara Iran dan Israel. Meski gencatan senjata telah terjadi, situasi tersebut dinilai belum mencerminkan berakhirnya konflik secara menyeluruh.
Menurut Bamsoet, dalam perspektif geopolitik dan intelijen, gencatan senjata justru kerap menjadi fase krusial yang menyimpan potensi eskalasi lanjutan.
“Indonesia harus melihat gencatan senjata ini secara jernih dan strategis. Gencatan senjata dalam perspektif intelijen geopolitik tidak bisa dimaknai sebagai tanda berakhirnya konflik. Itu lebih tepat dibaca sebagai jeda strategis untuk masing-masing pihak memperkuat posisi, mengisi ulang logistik, dan menyusun langkah berikutnya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Tekanan Energi Global dan Efek Domino
Secara investigatif, konflik di kawasan Timur Tengah sepanjang awal 2026 telah memicu gangguan signifikan pada jalur distribusi energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Lonjakan ketegangan di kawasan tersebut sempat mendorong harga minyak mentah dunia menembus di atas USD 95 per barel. Di saat yang sama, premi risiko pengiriman meningkat tajam seiring ancaman terhadap keamanan maritim.
Bamsoet menilai dampak konflik tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga merembet ke sektor lain, termasuk keuangan dan perdagangan global.
“Kita tidak boleh menganggap gencatan senjata sebagai akhir dari ketegangan. Justru dalam banyak kasus, fase ini menjadi titik paling krusial karena setiap aktor yang terlibat perang sedang menyiapkan skenario berikutnya. Ini adalah realitas yang harus kita pahami secara utuh,” kata Bamsoet.
Rupiah, Inflasi, dan Rantai Pasok
Dampak lanjutan dari ketidakpastian geopolitik juga tercermin pada volatilitas pasar keuangan. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dilaporkan meningkat dalam beberapa pekan terakhir, seiring sentimen global yang dipicu konflik tersebut.
Selain itu, biaya logistik dan asuransi pengiriman internasional turut mengalami kenaikan, yang berpotensi mendorong inflasi di dalam negeri. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi pihak yang paling rentan terhadap efek domino ini.
Dalam analisisnya, Bamsoet menyoroti bahwa fase gencatan senjata sering dimanfaatkan sebagai ruang membangun narasi diplomatik sekaligus memperkuat posisi tawar masing-masing pihak di balik layar.
“Gencatan senjata bisa menjadi alat untuk memanipulasi persepsi dunia. Satu pihak ingin terlihat sebagai pembawa damai, sementara di saat yang sama mereka memperkuat posisi tawar untuk negosiasi berikutnya,” ungkapnya.
Perkuat Ketahanan Nasional
Bamsoet menegaskan, Indonesia harus memperkuat kewaspadaan lintas sektor, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Ia juga menekankan pentingnya penguatan cadangan strategis serta mitigasi gangguan rantai pasok global.
Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan anggota forum internasional seperti G20, Indonesia dinilai perlu menjaga keseimbangan antara diplomasi aktif dan kewaspadaan strategis.
“Indonesia juga harus memperkuat posisi non-blok yang aktif, menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri, dan mengedepankan diplomasi damai tanpa kehilangan kewaspadaan strategis. Kita tidak boleh terseret dalam pusaran konflik kepentingan global,” pungkas Bamsoet.
