PEKANBARU, Wartamerdeka.com – emerintah Provinsi Riau bersama SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas menggelar Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional SKK Migas dan KKKS di Balai Serindit dan tampak Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT turut menghadirinya, Selasa (30/9/25)
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.403/V/2025 tentang pembentukan Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Riau.
Pembentukan Satgas tersebut juga sesuai Permen ESDM Nomor 37/2016 yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam percepatan perizinan dan penyelesaian permasalahan, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 296/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi Migas.
Riau diketahui memegang posisi penting dalam industri migas nasional. Dari 900 sumur pemboran per tahun di Indonesia, sekitar 600 diantaranya berada di Riau. Saat ini, capaian lifting migas di Riau mencapai 176 ribu barel minyak per hari (BOPD) atau 30 persen dari kapasitas nasional, serta 73 MMSCFD untuk gas.
“Tujuan kita adalah meningkatkan lifting migas, karena ini sejalan dengan ketahanan energi dan Astacita Presiden Prabowo yang menargetkan kemandirian energi. Cita-cita Presiden untuk mencapai produksi 1 juta barel tentu tidak mudah, tapi dengan Satgas hambatan-hambatan bisa kita selesaikan lebih cepat,” jelas Abdul Wahid.
Ia menegaskan migas berperan vital bagi ekonomi daerah. “Kalau lifting migas turun, Dana Bagi Hasil juga turun. Kita ingin sektor migas memberi manfaat besar, baik dari sumur perusahaan maupun sumur masyarakat. Mudah-mudahan Satgas ini bisa jadi contoh percepatan bisnis migas di Indonesia,” tambahnya.
Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas pembentukan Satgas. “Kami berterima kasih kepada Gubernur Riau atas komitmen nyata mendukung swasembada energi sesuai Astacita Presiden Prabowo. SK ini terbit cepat dan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah,” katanya.
Ia menyebutkan, Satgas memiliki delapan tugas utama, dengan empat prioritas yaitu percepatan perizinan daerah termasuk rekomendasi PPKH maksimal 14 hari, penyelesaian persoalan sosial di lapangan, dukungan penyelesaian isu kawasan hutan dan surat tanah masyarakat, serta penertiban penyerobotan lahan milik negara.
Dalam sosialisasi tersebut hadir Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, Koordinator Departemen Forkom M Rochaddy, serta perwakilan manajemen dari berbagai KKKS yang beroperasi di Riau, termasuk PHR WK Rokan, APGWI, SPR Langgak, PHR Lirik, dan EMP.
Turut hadir pula Bupati Siak Afni, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Bupati Rokan Hulu Anton, perwakilan kepala daerah lain, serta unsur Forkopimda Riau mulai dari Polda, Kejati, Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Korem 031/Wirabima, hingga jajaran OPD Provinsi Riau.
Dikesempatan itu setelah mengikuti sosialisasi ini Bupati Kampar turut berikan pendapatnya bajwa dengan adanya dukungan penuh pemerintah daerah, SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan, pembentukan Satgas diharapkan dapat mempercepat kerja sektor migas di Riau sekaligus memperkuat pencapaian target nasional menuju kemandirian energi.
Editor: AN
