JAKARTA — Upaya pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak akan efektif tanpa diiringi pembenahan menyeluruh sektor transportasi publik. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kady.
Menurut Hamka, tingginya konsumsi BBM saat ini tidak lepas dari masih dominannya penggunaan kendaraan pribadi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, terjadi karena layanan transportasi umum belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita ingin menekan konsumsi BBM, transportasi publik harus dibenahi secara serius. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang layak selain kendaraan pribadi,” ujar Hamka dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menilai, sejumlah persoalan klasik seperti kenyamanan, keamanan, hingga ketepatan waktu masih menjadi hambatan utama yang membuat masyarakat enggan beralih ke transportasi umum.
Dorong Evaluasi Kemenhub
Hamka pun meminta Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi publik nasional. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh aspek pelayanan dan tata kelola.
“Transportasi publik tidak hanya harus tersedia, tetapi juga nyaman, aman, dan tepat waktu. Ini yang harus dipastikan pemerintah,” tegasnya.
Integrasi Antarmoda Jadi Kunci
Lebih lanjut, Hamka menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda. Ia meyakini, integrasi yang baik akan meningkatkan efisiensi perjalanan sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
“Kalau sistem transportasi terhubung dengan baik, masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transportasi publik,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan pola mobilitas masyarakat tidak bisa dipaksakan, melainkan harus didorong melalui penyediaan layanan yang benar-benar berkualitas.
“Kalau transportasi publik sudah baik, masyarakat pasti akan beralih dengan sendirinya,” tambahnya.
Tekan BBM dan Kurangi Dampak Lingkungan
Hamka berharap, dengan perbaikan transportasi publik, konsumsi BBM dapat ditekan secara bertahap. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai mampu mengurangi kemacetan serta dampak negatif terhadap lingkungan.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi per 1 April 2026.
“Keputusan tersebut patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini,” pungkasnya. (Hab)
