JAKARTA — Komisi I DPR RI meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil langkah strategis menyusul gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Penekanan ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Taufiq R. Abdullah yang menilai investigasi menyeluruh harus menjadi dasar utama sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
Menurut Taufiq, hingga saat ini penyebab pasti insiden masih belum jelas, sehingga diperlukan pendalaman secara objektif dan komprehensif, baik oleh pemerintah Indonesia maupun pihak internasional.
“Penyebabnya harus dicari secara mendalam. Apakah karena faktor kelalaian, teknis, atau memang situasi di lapangan. Jadi belum bisa disimpulkan sekarang,” kata Taufiq usai kunjungan kerja di Jakarta Timur, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan bahwa proses investigasi tidak boleh bersifat parsial. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan adanya koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak yang menaungi misi perdamaian tersebut.
Wacana Penarikan Pasukan Diminta Dikaji Ulang
Terkait munculnya wacana penarikan pasukan dari wilayah konflik, Taufiq meminta semua pihak menahan diri. Ia menilai keputusan tersebut tidak bisa diambil secara emosional, melainkan harus melalui kajian matang berbasis data lapangan.
“Jangan buru-buru mengambil langkah. Kita lihat dulu hasil investigasinya, karena ini menyangkut kepentingan strategis Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini menjadi bagian penting dari diplomasi pertahanan. Peran tersebut dinilai berkontribusi terhadap citra dan posisi Indonesia di tingkat global.
Hak Prajurit Harus Tetap Terjamin
Di tengah proses evaluasi, DPR juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memprioritaskan pemenuhan hak prajurit yang gugur maupun yang terdampak. Taufiq menyatakan keyakinannya bahwa negara akan hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi keluarga korban.
“Pemerintah pasti akan bertanggung jawab, terutama terkait hak-hak prajurit dan keluarganya,” katanya.
Momentum Evaluasi Sistem Pertahanan
Lebih jauh, Taufiq menilai insiden ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pertahanan nasional secara menyeluruh. Ia menyinggung pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk skenario serangan mendadak.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan segera menggelar rapat bersama pimpinan TNI untuk membahas evaluasi misi luar negeri sekaligus penguatan pertahanan dalam negeri.
“Ini bukan hanya soal misi di luar negeri, tapi juga pelajaran bagi kesiapan pertahanan kita secara umum,” pungkasnya.
