JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan I, agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah pusat.
Sejumlah usulan masyarakat yang disampaikan Hamka meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bantaeng, serta rehabilitasi sekolah keagamaan di wilayah Dapil Sulsel I.
Untuk Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, masyarakat menyampaikan kebutuhan terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting untuk memperkuat konektivitas masyarakat dan membuka akses yang lebih baik terhadap pusat ekonomi maupun pelayanan publik.
Hamka menilai pembangunan konektivitas harus menjadi perhatian pemerintah karena kondisi infrastruktur sangat berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang memadai akan mempermudah aktivitas warga, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Selain aspirasi dari Tanakeke, Hamka juga menyampaikan usulan masyarakat Kabupaten Bantaeng melalui Bupati Bantaeng Fathul Fauzy Nurdin terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum atau SPAM Bantaeng.
Menurut Hamka, penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan dukungan pembangunan. Karena itu, usulan pembangunan SPAM Bantaeng perlu dikawal agar dapat memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah sesuai dengan kebutuhan daerah.
Aspirasi masyarakat lainnya berasal dari sekolah keagamaan di Dapil Sulsel I yang membutuhkan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Hamka mendorong agar fasilitas pendidikan keagamaan juga mendapat perhatian dalam pembangunan infrastruktur karena memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia.
Tidak hanya mengawal aspirasi pembangunan daerah, Hamka juga memberikan perhatian terhadap persoalan keselamatan transportasi nasional. Dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Kementerian Perhubungan dan mitra kerja terkait, Hamka secara khusus menyoroti persoalan perlintasan sebidang kereta api.
Hamka meminta agar penanganan perlintasan sebidang mulai mendapatkan dukungan anggaran dalam APBN 2027. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena risiko kecelakaan di perlintasan sebidang masih tinggi.
“Tolong perhatiannya untuk perlintasan sebidang ini mulai dianggarkan dalam APBN 2027,” ujar Hamka.
Ia menjelaskan, penanganan perlintasan sebidang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga serta PT KAI atau pihak perkeretaapian.
“Baik itu yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga, maupun yang dibangun oleh PT KAI atau Perkeretaapian,” katanya.
Hamka menegaskan bahwa persoalan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR perlu memperkuat koordinasi agar penanganan perlintasan dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi.
“Karena kecelakaan akibat perlintasan sebidang ini sangat tinggi, dan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” tegasnya.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari perhatian Hamka terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengejar peningkatan konektivitas, tetapi juga memastikan aspek keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
Sebagai Anggota Komisi V DPR RI dan Anggota Banggar DPR RI, Hamka memiliki ruang untuk mengawal berbagai kebutuhan masyarakat melalui pembahasan program dan anggaran. Ia menegaskan bahwa aspirasi dari daerah harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional.
Hamka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air minum, rehabilitasi sekolah keagamaan, hingga peningkatan keselamatan transportasi.
Menurutnya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menjawab persoalan nyata masyarakat. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan terus dikawal agar tidak berhenti pada tahap usulan, tetapi dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
