banner 728x90
Hukum  

Kasus Pembunuhan di Tual Disorot DPR, Siti Aisyah Minta Aparat Tak Tutupi Fakta dan Buka Akses Keadilan

Gedung Dpr Ri
banner 120x600

JAKARTA — Anggota DPR RI Dapil Riau dari Fraksi PDIP Siti Aisyah menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan pelajar di Tual yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama kuasa hukum dan keluarga korban di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026), Siti menyuarakan keprihatinannya terhadap beban yang harus ditanggung keluarga korban, baik secara emosional maupun finansial.

“Sudah kehilangan anak, masih harus mengeluarkan biaya besar untuk mencari keadilan. Ini realitas pahit yang tidak boleh terus terjadi,” ujarnya.

Akses Hukum Dinilai Tidak Merata

Siti menyoroti kesenjangan akses keadilan antara masyarakat di daerah terpencil dan di pusat. Menurutnya, faktor geografis serta keterbatasan infrastruktur hukum di wilayah tertinggal membuat proses pencarian keadilan menjadi semakin berat.

Ia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum jika tidak segera dibenahi.

Indikasi Kejanggalan Menguat

Dalam pembahasannya, Siti mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan. Ia menyebut adanya dugaan percobaan pembunuhan yang terjadi sebelumnya, namun tidak diproses secara maksimal.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara alat bukti yang digunakan pelaku dengan hasil visum korban, yang menurutnya harus diuji kembali secara objektif.

“Fakta-fakta ini harus dibuka secara terang. Jangan sampai ada bagian yang diabaikan,” tegasnya.

Dorong Evaluasi Aparat

Siti mendesak agar aparat kepolisian dan kejaksaan, mulai dari tingkat Polres hingga Polda, dipanggil untuk memberikan penjelasan terbuka di hadapan DPR. Ia juga menekankan perlunya pemeriksaan etik jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penanganan perkara.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas institusi penegak hukum sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di daerah lain.

“Kalau ada yang menghambat proses hukum, itu harus ditindak. Tidak boleh ada toleransi,” ujarnya.

Komisi III DPR RI Siap Kawal Hingga Tuntas

Siti memastikan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh fakta terungkap dan keadilan bagi korban benar-benar terpenuhi.

“Kami akan dengarkan semua pihak, tapi yang utama adalah memastikan keadilan tidak berhenti di tengah jalan,” tutupnya.