Breaking News
IZI Riau laksanakan Peresmian dan Serah Terima Program Benah Musholla Ponpes Baitul Qur’an Kampar Program TJSL Telkom Bantu Sarana Air Bersih di Ponpes Aufia Global Islamic School bersama IZI Perwakilan Riau Satres Narkoba Polres Metro Jakbar Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Kampung Boncos WMC | JAKARTA BARAT – Penggerebekan Kampung Boncos yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024), rupanya bermula dari penemuan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 kilogram dari dua orang berinisal IS dan HS. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, pengungkapan kasus narkotika ini ada kaitannya dengan operasi Nila Jaya yang dilakukan polisi. Kemudian, terdapat masyarakat yang menyampaikan informasi terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dari informasi tersebut, polisi lantas melakukan penyelidikan melalui kegiatan undercover (sembunyi-sembunyi) selama 2 hari. “Berhasil amankan dua orang atas nama IS dan HS dari IS dan HS yang diamankan di salah satu parkiran hotel di Palmerah Jakbar,” kata Syahduddi dalam jumpa pers di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024). “Diamankan 10 paket narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram atau 10 kilogram,” imbuhnya. Rencananya dari jumlah tersebut, lanjut Syahduddi, IS dan HS bakal mengedarkan 2 kilogram sabu ke Kampung Boncos. “Sisanya yang 8 kilogram akan disimpan oleh kedua tersangka untuk stok dalam edarkan narkotika selama kurang lebih 1 bulan,” jelas Syahduddi. Atas dasar tersebutlah, jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penindakan dan penertiban di kampung narkoba itu. Tatkala digerebek, benar saja polisi menemukan sejumlah barang bukti lain, markas sabu, hingga 42 orang yang urinenya positif mengandung narkotika. “Berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan,” kata Syahduddi. “46 orang tersebut langsung dilakukan cek urine dan dinyatakan 42 orang positif urinenya mengandung narkotika jenis sabu,” imbuhnya. Syahduddi berujar, total barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi kali ini adalah 5 buah paket kecil narkoba jenis sabu, senjata api rakitan, dua buah senjata tajam, 10 pipet bekas pakai, hingga tiga buah timbangan digital. Kemudian, 30 korek api, pecahan uang Rp 5.000, kemudian beberapa klip plastik dan beberapa sedotan bekas pakai. Penulis: Jaka Banten Editor : Fajar Gea Tingkatkan Sinergitas, Polri Bersama Wartawan Gelar Bhayangkara Presisi Bowling Cup Tim Relawan Peduli Kemanusiaan Bencana Alam Gelar Jumpa Pers di Kabupaten Jayawijaya
banner 728x90

Ketua Wanhat Advokat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah: MKD DPR Jangan Menjatuhkan Martabat Dan Kehormatan Anggotanya Sendiri Dengan Ucapan Yang Tidak Pantas Dan Trial By The Press

Img 20240623 Wa0045
banner 120x600

JAKARTA|wartamerdeka.com – Ketua Wanhat Advokat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah Lubis menuturkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. MKD berperan untuk mengawal etika guna menjaga kehormatan kelembagaan dan anggota DPR. Kepercayaan kepada MKD harus tinggi dan itu harus ditunjukan terlebih dahulu oleh anggota MKD itu sendiri untuk menjaga kehormatannya. Karena diharapkan MKD dapat menyelesaikan perkara dengan benar tanpa menimbulkan kesan mengadu domba dan menjatuhkan martabat anggota DPR itu sendiri.

“Bahkan tugas dan fungsi MKD sendiri sejatinya menjadi solusinagar kontrol masyarakat tidak menjadi anarkis, atau tidak menjadi trial by the press. Sidang kode etik harus benar-benar menjadi klarifikasi dan menghindari kriminalisasi anggota DPR serta menjadi penjaga gawang menciptakan demokrasi yang bertanggungjawab terhdap yang diwakilinya. Sehingga MKD seharusnya dalam menindaklanjuti laporan yang masuk harus menganalisa terlebih dahulu apakah laporan masyarakat terhadap anggota dewan benar masuk dalam unsur melanggar etik atau tidak dalam hukum yang berlaku. Benar atau hanya fitnah tanpa bukti. Bukan menganalisa secara politik implisit belaka,” jelas Djafar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/6/24).

Lebih lanjut pengacara yang juga kader muda Partai Golkar ini menegaskan, MKD DPR tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pimpinan MPR, karena ranahnya berbeda walaupun pimpinan MPR itu juga anggota DPR.

“Yang berhak memeriksa Pimpinan MPR itu bersalah atau tidak, adalah badan kehormatan MPR itu sendiri. Dari sini saja sudah bisa runut bahwa laporan masyarakat terhadap Pimpinan MPR itu cacat Hukum, MKD DPR tidak boleh menabrak hirarki konstitusional,” tandasnya.

Djafar mengingatkan MKD DPR lebih baik mempelajari lagi bahwa di Indonesia menganut sistem bikameral konstitusi atau 2 kamar yang berbeda yaitu DPR dan MPR. Sehingga Tupoksi peranannya juga masing-masing berbeda.

Setelah ditetapkan dan dilantik anggota MPR/DPR oleh Mahkamah Agung, maka seluruh anggota dewan diberikan hak kewenangan untuk menentukan sendiri siapa untuk pimpinan DPR dan MPR. Setelah kedua pimpinan lembaga ini dilantik dan diambil sumpah maka dalam menjalankan roda legislatif konstitusi sudah masing-masing yang tidak bisa bertabrakan.

“Nah MKD DPR memanggil pimpinan MPR itu kapasitasnya sebagai apa? Dalam Perundang-undangannya tidak ada kewenangannya itu,” katanya.

Djafar menjelaskan tujuan awal dibentuknya MKD agar parlemen mendapatkan DPR berkualitas. DPR mempunyai pengawasan ketat dengan menjadikan para akademisi menjadi hakim ad hoc Mahkamah Kehormatan Dewan, bukan MKD diisi oleh para anggota dewan.

“Jika MKD diisi oleh para anggota dewan, semua pasti mencakup kepentingan. Alias antar anggota dewan itu sendiri yang berseteru. Tidak bisa memilah antara objek hukum dan politik. Kembalikan MKD sebagaimana mestinya dari awal cita-cita berbangsa dan bernegara agar mendapatkan anggota dewan yang berkualitas,” tutup Djafar. (*)  (Wmc/Bd)