JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serius memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memperkuat diseminasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Andreas menilai, di tengah pesatnya perkembangan digital, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menjangkau publik secara luas dan efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyoroti bahwa hingga saat ini pemanfaatan teknologi oleh BPIP masih belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat terhadap Pancasila belum berkembang secara mendalam.
“Kalau kita tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi yang ada sekarang, dan tidak didukung sumber daya yang memiliki kemampuan dalam diseminasi informasi, maka kondisi ini akan terus stagnan. Masyarakat hanya berhenti pada level tahu, belum sampai pada level memahami secara utuh,” tegas Andreas.
Ia juga menilai bahwa ruang digital saat ini justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menyebarkan narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, BPIP dinilai belum cukup agresif menghadirkan konten yang mencerminkan praktik nyata seperti gotong royong, toleransi, dan kehidupan berbangsa yang harmonis.
“Kita kalah cepat dengan kelompok yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan yang berlawanan dengan semangat kebangsaan. Ini harus menjadi perhatian serius, karena dampaknya sudah terlihat dalam berbagai fenomena intoleransi di masyarakat,” lanjutnya.
Dalam konteks tersebut, Andreas menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi XIII, akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kinerja BPIP. Pengawasan tersebut mencakup efektivitas program, strategi komunikasi, hingga pemanfaatan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dalam membangun pemahaman ideologi Pancasila di tengah masyarakat.
Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa BPIP tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan dampak nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPR akan memastikan bahwa setiap program BPIP berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan zaman. Kita ingin Pancasila tidak hanya dikenal, tetapi dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia pun menekankan bahwa penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila harus dimulai dari hal mendasar, yakni memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hidup dalam praktik keseharian.
“Kalau masyarakat sudah memahami secara mendalam, maka implementasi nilai Pancasila akan berjalan dengan sendirinya. Itu yang harus kita capai bersama,” pungkasnya.
