Dunia akademik kita tahu Scopus adalah basis data abstrak dan sitasi ilmiah yang didalamnya publikasi akademik (artikel jurnal, prosiding konferensi, dan buku ilmiah). Jika dicermati permasalahan besar dalam dunia akademik di Indonesia yang secara eksplisit kita merdeka secara politik, tetapi belum tentu merdeka dalam hal tentukan arah pengetahuan.
Kita memiliki perguruan tinggi, profesor, doktor, dan ribuan peneliti, tetapi ukuran keberhasilan intelektual kita justru kerap ditentukan oleh pengakuan lembaga pengindeks internasional. Di sinilah Scopus layak dipersoalkan, bukan semata-mata sebagai pengindeks jurnal ilmiah, melainkan ketika ia menjelma menjadi simbol kekuasaan yang menentukan siapa dianggap ilmuwan bermutu dan siapa dipandang sebelah mata.
Mentalitas Akademik
Scopus dasarnya adalah tempat data bibliografis yang membantu mengukur visibilitas dan dampak publikasi ilmiah. Ketika indeksasi dijadikan ukuran utama kualitas akademisi, instrumen berubah menjadi tujuan. Ilmu pengetahuan yang semestinya lahir dari kegelisahan intelektual justru tunduk pada tuntutan administratif. Peneliti tidak lagi sepenuhnya bertanya, “Apa persoalan masyarakat yang harus saya pecahkan?” Mereka mulai dihantui pertanyaan, “Apakah penelitian ini bisa terbit di jurnal terindeks Scopus?” Di fase ini kita menyaksikan kontradiksi yang memalukan. “Universitas didirikan untuk membebaskan pikiran”
Fenomena ini dapat dibaca melalui perspektif kolonialisme intelektual. Kolonialisme klasik menguasai wilayah, sumber daya, dan tenaga manusia. Sementara kolonialisme intelektual bekerja lebih halus (ia memengaruhi standar, bahasa, orientasi, dan legitimasi pengetahuan). Kita mungkin tidak lagi diperintah oleh kekuasaan kolonial secara fisik, tetapi kita berisiko menyerahkan kewenangan untuk menentukan nilai pengetahuan kepada sistem global yang tidak selalu memahami kebutuhan lokal.
Tentu tidak semua standar internasional merupakan bentuk penjajahan. Publikasi internasional dapat memperluas pertukaran gagasan, memperkuat kolaborasi, dan mendorong akuntabilitas ilmiah. Tapi harus dingat, persoalannya muncul ketika ada standar internasional diperlakukan seolah-olah netral, universal, dan tidak boleh digugat. Siapa yang menentukan masalah mana yang penting? Siapa yang menetapkan pengetahuan mana yang layak memperoleh perhatian? Dan mengapa keberhasilan akademik sering kali lebih mudah dikenali melalui indeksasi daripada melalui dampak nyata penelitian terhadap masyarakat?
Pertanyaan ini muncul bukan penolakan terhadap internasionalisasi ilmu, melainkan tuntutan agar internasionalisasi tidak berubah menjadi ketergantungan intelektual.
Ironisnya, seorang akademisi dapat menghasilkan penelitian yang sangat relevan bagi masyarakatnya, tetapi dianggap kurang produktif karena tidak memenuhi target publikasi tertentu. Sebaliknya, publikasi yang berhasil tembus jurnal bereputasi dapat memperoleh prestise tinggi, meski manfaat praktisnya bagi persoalan masyarakat belum tentu signifikan.
Ini bukan berarti publikasi internasional tidak bermutu atau penelitian lokal selalu lebih baik. Persoalannya adalah ketika reputasi penerbitan diperlakukan sebagai pengganti penilaian substantif atas mutu penelitian.
Kita Sedang Menghadapi Bahaya?
Penulis sampai berargumen bahwa akibat penelitian berpotensi berubah menjadi industri pemenuhan target. Dosen dikejar angka kredit, kampus mengejar peringkat, dan peneliti mengejar publikasi. Produktivitas meningkat secara administratif, tetapi apakah kebijaksanaan intelektual turut berkembang? Apakah penelitian kita semakin mampu menjawab kemiskinan, ketimpangan, krisis lingkungan, persoalan pendidikan, dan problem sosial masyarakat Indonesia? Ataukah sebagian energi akademik justru habis untuk memenuhi indikator yang dianggap bergengsi?
Di sinilah kontradiksi mendasarnya, kita bisa saja mengklaim sedang membangun universitas kelas dunia, tetapi berisiko melupakan tanggung jawab paling mendasar universitas, yakni menghasilkan pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan manusia.
Lebih menyedihkan lagi bahwa pengetahuan lokal sering kali baru memperoleh pengakuan luas setelah diterjemahkan ke dalam bahasa, kerangka teori, dan format publikasi yang diterima oleh pusat-pusat akademik internasional. Pengalaman masyarakat yang kaya secara empiris berisiko dianggap belum cukup ilmiah sebelum memperoleh legitimasi dari sistem yang dominan. Padahal, masyarakat bukan sekadar objek penelitian, mereka juga pemilik pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang layak diperlakukan secara serius.
Kritik ini tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi kemalasan akademik. Tidak semua penelitian lokal otomatis bermutu, sebagaimana tidak semua jurnal internasional otomatis unggul. Mengkritik dominasi indeksasi bukan berarti menolak standar ilmiah, penelaahan sejawat, keterbukaan metodologi, atau kompetisi gagasan. Justru kita yang membutuhkan standar lebih substantif, adil, transparan, dan relevan dengan keragaman tradisi keilmuan.
Sehingga yang harus dilawan bukan keberadaan Scopus, melainkan kita terlalu memuja Scopus. Indeksasi semestinya menjadi salah satu alat evaluasi, bukan hakim tertinggi yang menentukan martabat seorang ilmuwan. Kualitas akademik harus dinilai melalui beragam dimensi.
Perguruan tinggi Indonesia perlu berani membangun kedaulatan akademik. Kedaulatan ini bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan memiliki kemampuan untuk berdialog dengan dunia tanpa kehilangan hak menentukan prioritas intelektual sendiri.
Kita harus mampu menerbitkan penelitian dalam jurnal internasional sekaligus membangun jurnal nasional yang kuat; menguasai teori global sekaligus mengembangkan teori yang berangkat dari kenyataan lokal.
Universitas yang hanya sibuk mengejar pengakuan eksternal berisiko kehilangan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang tidak populer, tetapi penting bagi bangsanya. Ukuran kemerdekaan intelektual bukanlah seberapa banyak publikasi kita terindeks, melainkan seberapa mandiri kita dalam berpikir, seberapa jujur kita dalam meneliti, dan seberapa besar pengetahuan yang kita hasilkan berkontribusi bagi kehidupan manusia.
Ilusi Scopus
Penjajahan paling berbahaya bukanlah ketika seseorang melarang kita berpikir, melainkan ketika kita menyerahkan hak untuk menentukan nilai pikiran kita sendiri kepada pihak lain.
Kita tidak membutuhkan akademisi yang hanya diakui dunia.
Kita membutuhkan akademisi yang mampu berdiri sejajar dengan dunia, mengkritik dunia, dan ketika diperlukan kita berani berbeda dari dunia.
- Irfandi R. Hi Mustafa (Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara)
