Breaking News
IZI Riau laksanakan Peresmian dan Serah Terima Program Benah Musholla Ponpes Baitul Qur’an Kampar Program TJSL Telkom Bantu Sarana Air Bersih di Ponpes Aufia Global Islamic School bersama IZI Perwakilan Riau Satres Narkoba Polres Metro Jakbar Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Kampung Boncos WMC | JAKARTA BARAT – Penggerebekan Kampung Boncos yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024), rupanya bermula dari penemuan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 kilogram dari dua orang berinisal IS dan HS. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, pengungkapan kasus narkotika ini ada kaitannya dengan operasi Nila Jaya yang dilakukan polisi. Kemudian, terdapat masyarakat yang menyampaikan informasi terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dari informasi tersebut, polisi lantas melakukan penyelidikan melalui kegiatan undercover (sembunyi-sembunyi) selama 2 hari. “Berhasil amankan dua orang atas nama IS dan HS dari IS dan HS yang diamankan di salah satu parkiran hotel di Palmerah Jakbar,” kata Syahduddi dalam jumpa pers di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (17/7/2024). “Diamankan 10 paket narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram atau 10 kilogram,” imbuhnya. Rencananya dari jumlah tersebut, lanjut Syahduddi, IS dan HS bakal mengedarkan 2 kilogram sabu ke Kampung Boncos. “Sisanya yang 8 kilogram akan disimpan oleh kedua tersangka untuk stok dalam edarkan narkotika selama kurang lebih 1 bulan,” jelas Syahduddi. Atas dasar tersebutlah, jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penindakan dan penertiban di kampung narkoba itu. Tatkala digerebek, benar saja polisi menemukan sejumlah barang bukti lain, markas sabu, hingga 42 orang yang urinenya positif mengandung narkotika. “Berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan,” kata Syahduddi. “46 orang tersebut langsung dilakukan cek urine dan dinyatakan 42 orang positif urinenya mengandung narkotika jenis sabu,” imbuhnya. Syahduddi berujar, total barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi kali ini adalah 5 buah paket kecil narkoba jenis sabu, senjata api rakitan, dua buah senjata tajam, 10 pipet bekas pakai, hingga tiga buah timbangan digital. Kemudian, 30 korek api, pecahan uang Rp 5.000, kemudian beberapa klip plastik dan beberapa sedotan bekas pakai. Penulis: Jaka Banten Editor : Fajar Gea Tingkatkan Sinergitas, Polri Bersama Wartawan Gelar Bhayangkara Presisi Bowling Cup Tim Relawan Peduli Kemanusiaan Bencana Alam Gelar Jumpa Pers di Kabupaten Jayawijaya
banner 728x90

Perkuat Sistem Demokrasi Di Indonesia, BSKDN Kemendagri Minta Parpol Optimalkan Rekrutmen Dan Kaderisasi

Img 20240619 Wa0089
banner 120x600

Rabu, 19 Juni 2024

Jakarta|wartamerdeka.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya peran partai politik (parpol) dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sejalan dengan itu, Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean meminta parpol untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi terbentuknya kader-kader berkualitas yang siap mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.

Img 20240619 Wa0091

“Idealnya partai politik ini dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Noudy saat memberi sambutan dalam Seminar Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia di Hotel Acacia pada Rabu, 19 Juni 2024.

Img 20240619 Wa0093

Dia mengatakan, rekrutmen dan kaderisasi yang optimal akan membantu parpol menyaring calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kapabilitas untuk membawa perubahan yang positif bagi bangsa. “Parpol memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi, yakni menjadi poros dalam proses demokrasi,” tambah Noudy.

Img 20240619 Wa0085

Kendati demikian, Noudy mengatakan, kurang optimalnya proses rekrutmen dan kaderisasi partai disebabkan oleh belum adanya sistem kaderisasi yang jelas. Hal ini menyebabkan sumber rekrutmen politik cenderung masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, faktor kesetiaan, hingga kedekatan dengan pemimpin partai. “(Masalah lainnya) adanya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi calon anggota legislatif,” tegasnya.

Img 20240619 Wa0083

Sejalan dengan itu, Penjabat (Pj.) Wali Kota Parepare Akbar Ali mengatakan, keterbatasan finansial juga menghambat parpol dalam melaksanakan kaderisasi bahkan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat. Padahal pendidikan politik sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi. “Mereka (parpol) akhirnya dalam melaksanakan rekrutmen anggota mengambil dari mereka yang memiliki popularitas di tengah masyarakat, namun secara intelektual terbatas,” tambah Akbar.

Img 20240619 Wa0087

Sementara itu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syarif Hidayat membenarkan berbagai pandangan tersebut. Secara umum berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indonesia dinilai telah cukup berhasil menjaga partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Kendati secara kuantitas, lembaga maupun aturan main demokrasi telah dihadirkan, tetapi secara kualitas praktik yang berlangsung belum mencerminkan karakter demokrasi yang substantif. Hal ini lantaran minim kapasitas karena sistem kaderisasi yang kurang optimal.

“Oleh karena itu partai politik itu menjadi sangat penting, untuk kemudian diperbaiki perannya (khususnya dalam rekrutmen dan kaderisasi),” jelasnya.

Di lain sisi, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyoroti terkait isu penyederhanaan parpol. Hal itu menurutnya perlu dipikirkan secara serius sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran parpol. Sebab, sedikit parpol yang mengakar dan berbasis kebutuhan ideologis masyarakat dinilai lebih efektif. “Catatan demokrasi kita yang serius sampai kapan kita mau memelihara multi partai, ujung-ujungnya KKN. Semua keputusan outputnya tawar menawar. Itu bahayanya,” pungkasnya.

RILIS BSKDN KEMENDAGRI –  Wmc/Redaksi