Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menegaskan bahwa kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun kini menjadi instrumen kunci pemerintahan dalam mengendalikan produksi mineral dan batubara serta menjaga stabilitas harga komoditas di tengah tekanan pasar global. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026 saat membahas evaluasi sektor pertambangan bersama pemangku kepentingan.
Menurut Yulisman, pasar batubara dan mineral strategis seperti nikel telah mengalami tren penurunan harga beberapa periode terakhir karena kondisi oversupply (pasokan berlebih) dan permintaan yang melemah. Data menunjukkan harga batubara acuan GAR 4.200 kcal sempat berada di sekitar US$ 44,99 per ton pada Desember 2025, jauh di bawah puncaknya pada Oktober 2021. Sementara harga nikel berada di kisaran US$ 17.791 per ton di awal 2026.
“RKAB satu tahun memberi negara alat kendali agar produksi lebih terukur, sehingga harga mineral dan batubara tidak jatuh lebih dalam dan sektor pertambangan tetap sehat,” ujar Yulisman.
Dengan pola RKAB tahunan, pemerintah dapat lebih cermat menyusun skenario pasokan yang menyesuaikan produksi dengan kebutuhan domestik dan hilirisasi industri, serta dinamika ekspor. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu stabilisasi harga, tetapi juga menjaga penerimaan negara dan kepastian usaha bagi para pelaku industri.
Lebih lanjut, Yulisman menekankan bahwa RKAB satu tahun juga memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi produksi — termasuk kepatuhan volume yang disetujui, pengendalian risiko lingkungan, dan aspek keselamatan kerja — sehingga praktek produksi berlebihan dapat diminimalkan dan sektor pertambangan lebih berkelanjutan.
Namun, sejumlah pihak seperti Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan bahwa lambatnya proses evaluasi dan persetujuan RKAB berpotensi menghambat kegiatan hilirisasi dan kepastian usaha jika tidak diimbangi dengan sistem evaluasi yang efisien.
