JAKARTA – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Banten Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan bahwa diplomasi parlemen menjadi instrumen penting dalam menjaga kepentingan nasional di tengah eskalasi konflik global yang berdampak luas.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI pada Rabu (8/4/2026), yang membahas langkah strategis menghadapi ancaman krisis global, mulai dari sektor ekonomi, pangan hingga distribusi logistik.
Menurut Adde Rosi, hasil pertemuan tersebut menegaskan bahwa peran diplomasi parlemen sebagai second track diplomacy harus semakin diperkuat untuk mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
“Dalam rapat koordinasi, kami menekankan pentingnya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten dengan prinsip bebas aktif dan non-blok, sekaligus aktif mengambil peran dalam mendorong perdamaian dunia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu poin penting yang dibahas adalah perlunya optimalisasi kehadiran Indonesia dalam berbagai forum parlemen internasional. Forum tersebut dinilai menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membangun komunikasi lintas negara.
BKSAP, lanjutnya, selama ini telah aktif berperan dalam berbagai forum global seperti Inter-Parliamentary Union, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, serta Organisation for Economic Co-operation and Development, guna memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Selain itu, rapat juga mencatat dukungan kuat dari anggota BKSAP terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang sejak awal berinisiatif menjadi penengah dalam berbagai konflik global. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian.
Dalam konteks konkret, salah satu usulan strategis yang mengemuka adalah mendorong dilaksanakannya komunikasi bilateral dengan Iran guna membuka kembali akses Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital distribusi energi dunia.
“Kelancaran distribusi energi, termasuk minyak, sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, langkah-langkah diplomasi harus diarahkan untuk memastikan jalur strategis seperti Selat Hormuz tetap terbuka,” jelasnya.
Adde Rosi menegaskan bahwa tugas BKSAP tidak hanya membangun relasi antar parlemen, tetapi juga memastikan diplomasi yang dilakukan berdampak nyata terhadap perlindungan kepentingan rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman krisis global.
Ia menyebut, BKSAP selama ini telah menjalankan berbagai upaya, mulai dari memperkuat jejaring internasional, mendorong dialog antar negara, hingga mengawal isu-isu strategis global agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
“Peran BKSAP adalah memastikan Indonesia tetap aktif, adaptif, dan berpengaruh dalam percaturan global, sehingga setiap dinamika internasional tidak merugikan, justru memberi peluang bagi kepentingan bangsa,” pungkasnya.
