JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Banten Adde Rosi Khoerunnisa menilai pentingnya penguatan indikator strategis nasional dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Pullman Central Park pada 12–14 April 2026. Kegiatan ini mengusung tema besar pemanfaatan data statistik sebagai fondasi kebijakan publik yang presisi dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Adde Rosi hadir sebagai narasumber sekaligus peserta aktif yang memberikan sejumlah masukan terkait penguatan sistem data nasional, khususnya dalam sektor pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang menjadi lingkup kerja Komisi X DPR RI.
Adde Rosi menekankan bahwa kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Oleh karena itu, penguatan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka partisipasi sekolah, tingkat literasi, hingga kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harus menjadi perhatian utama dalam pembaruan sistem statistik nasional.
“Tema utama dalam FGD ini adalah bagaimana menjadikan data sebagai fondasi utama kebijakan publik. Kita membahas indikator-indikator strategis yang akan menentukan arah pembangunan ke depan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Adde Rosi.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya disparitas data antar lembaga. Perbedaan metodologi dan pembaruan data yang tidak seragam kerap menimbulkan perbedaan angka yang berdampak pada perencanaan program pembangunan.
“Data harus satu pintu dan memiliki standar yang sama. Ketika BPS sudah merilis data, maka seluruh kementerian dan lembaga harus menjadikannya sebagai acuan bersama. Ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, BPS juga memaparkan pentingnya peningkatan kualitas pengumpulan data melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk integrasi big data dan sistem berbasis real-time. Hal ini dinilai dapat meningkatkan akurasi sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah.
Adde Rosi menyambut baik langkah tersebut dan menilai bahwa transformasi digital dalam sistem statistik merupakan kebutuhan mendesak di era saat ini. Ia juga mendorong agar hasil data tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar digunakan dalam penyusunan kebijakan yang konkret dan terukur.
“Data tidak boleh hanya menjadi dokumen. Data harus hidup dan menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Dari data, kita bisa memastikan apakah program pendidikan tepat sasaran, apakah bantuan pemerintah sudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keterbukaan data (data transparency) agar publik juga dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan akses data yang lebih luas, masyarakat diharapkan dapat memahami kondisi riil sekaligus memberikan masukan yang konstruktif.
FGD ini menghasilkan berbagai rekomendasi penting, di antaranya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik, serta penyusunan indikator yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.
Menutup pernyataannya, Adde Rosi menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi X DPR RI, untuk terus mengawal kebijakan berbasis data agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kita bisa memastikan bahwa pembangunan berjalan tepat arah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.
